Syarat tersebut, di antaranya, minimal ada dua kabupaten yang sudah menetapkan wilayahnya dalam status siaga karhutla. Sementara ini Kobar telah menetapkan status tersebut. Pemkab Kobar juga telah meminta kepada kabupaten tetangga untuk segera menetapkan status serupa.
”Mungkin Kabupaten Sukamara yang akan kami minta segera untuk menetapkan status siaga karhutla, kemudian setelah itu baru kami ajukan ke pemerintah provinsi agar bantuan helikopter dari BNPB cepat turun,” harapnya.
Dengan kondisi seperti sekarang, lanjutnya, keberadaan helikopter pembom air sangat diperlukan membantu penanganan dari udara. Dandim meminta masyarakat agar turut bersama-sama ikut memadamkan api ketika terjadi karhutla. Jangan sampai ada anggapan, ketika terjadi karhutla hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
”Masyarakat harus ikut bersama-sama melakukan pemadaman. Jangan membakar hutan karena akibatnya menjadi fatal,” ujarnya.
Sementara itu, kebakaran lahan di Kabupaten Lamandau makin meningkat dalam sepekan terakhir. Salah satunya kebakaran lahan kosong dekat alun-alun Kota Nanga Bulik yang sulit dipadamkan akibat sulitnya medan, Rabu (24/2) lalu.
Disusul dua hari berikutnya di lokasi yang cukup berdekatan pada Jumat (26/2) dan Sabtu (27/2). ”Petugas kesulitan memadamkan api karena minimnya air dan suplai air Damkar tidak bisa masuk sampai ke tengah pusat titik api,” kata Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lamandau, Triadi, Minggu (28/2).
Personel yang turun merupakan tim gabungan dari Satpol PP dan Damkar, BPBD, TNI, dan Polri. Totalnya sekitar 50 orang. Mereka turun menggunakan berbagai peralatan pemadaman yang dimiliki.
”Kami belum mengetahui penyebabnya. Namun, diharapkan masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara bakar, terutama saat ini sudah hampir memasuki musim kemarau,” harapnya.
Dia menambahkan, cuaca panas beberapa hari terakhir membuat banyak lahan gambut menjadi kering dan mudah terbakar. ”Lahan dengan tipe seperti itu biasanya jika sudah terbakar sulit dipadamkan,” tandasnya. (tyo/mex/sla)