SAMPIT, radarsampit.com – Pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup dinilai cenderung melahirkan legislator yang hanya mengutamakan kepentingan partai. Akibatnya, aspirasi masyarakat maupun pembangunan di daerah pemilihan legislator bersangkutan bisa terabaikan. Hal ini disebabkan partai memegang kendali penuh menentukan kadernya yang akan duduk di kursi legislatif berdasarkan nomor urut.
”Jika sistem itu dilaksanakan, maka anggota DPRD tidak lagi mengakar ke masyarakat. Dia cenderung lebih mengakar kepada partai politiknya, terlebih di jajaran pengurus dan ke atasnya,” kata pemerhati politik dan kebijakan publik di Kotim Bambang Nugroho, Kamis (5/1).
Bambang menuturkan, dua sistem pemilu, yakni proporsional terbuka dan tertutup masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Jika kembali kepada sistem proporsional tertutup, kemungkinan elite partai akan mendapat kendali besar. Efeknya, keburukan sistem tertutup akan muncul lagi. Sistem ini dinilai kurang demokratis, karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakilnya.
”Artinya, publik kehilangan keterwakilannya dan partai memiliki otorisasi penuh menentukan anggota legislatif berdasarkan kehendak pimpinan partainya, sehingga oligarki politik akan tumbuh dengan kuat. Demokrasi bukan lagi oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, masyarakat akan kesulitan melakukan komunikasi dengan wakilnya ketika duduk di lembaga nanti. Sebab, sang wakil bisa saja merasa tidak ada beban moral dengan dapilnya, karena dia merasa ditugaskan partai, bukan masyarakat sebagai pemilihnya.
”Kalau sistem saat ini, masyarakat bisa menilai kinerja wakilnya di lembaga DPRD dan tidak segan-segan mengusulkan aspirasi. Begitu juga wakil rakyatnya, punya beban moral untuk warganya yang sudah memilihnya,” katanya. (ang/ign)
