PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah (Kalteng) menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Selain berkaitan dengan persiapan menghadapi Pemilu 2024, kegiatan itu juga membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan rakyat dalam beberapa bulan belakangan. Hal itu jadi upaya untuk merebut hati rakyat.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng Arton S Dohong mengatakan, rakerda tersebut menghasilkan dua bagian rekomendasi, yakni rekomendasi yang berasal dari internal dan eksternal.
Dalam kesimpulannya, kata Arton, setiap DPC PDI Perjuangan se-Kalteng diminta membuat pemetaan terhadap bakal calon legislatif untuk dapat dijadikan rekomendasi ke DPP PDIP.
”Dalam rangka mewujudkan pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024, maka semua DPC PDI Perjuangan se-Kalteng agar melakukan penguatan badan partai dengan cara meningkatkan kapasitas personel atau SDM, termasuk mendukung sarana dan prasarana,” ujarnya.
Kesimpulan lainnya, lanjut Arton, dalam perekrutan bacaleg, DPC PDI Perjuangan wajib membentuk panitia penjaringan dari unsur DPC dan PAC, serta memublikasikan pendaftarannya melalui media massa dan media sosial.
”DPC PDI Perjuangan se-Kalteng segera menyempurnakan pembentukan PAC sampai anak ranting pada ibu kota, kabupaten, dan kelurahan/desa selambat-lambatnya 31 Desember 2022,” katanya.
Lebih lanjut Arton mengatakan, berkaitan dengan persoalan dihilangkannya tunjangan kinerja daerah bagi guru SMA atau sederajat, direkomendasikan agar hal tersebut tetap dibayarkan. Besarannya disesuaikan dengan keuangan daerah.
Kemudian, berkaitan dengan persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan harga pupuk, direkomendasikan agar pemangku kepentingan, yaitu kepala daerah, asosiasi pengusaha, dan petani, agar duduk bersama menentukan harga beli TBS sawit yang sewajarnya. Harga pupuk juga diupayakan terjangkau kalangan petani.
Rakerda itu juga menyoroti persoalan tenaga kontrak. Menurut Arton, status dan keberadaan mereka harusnya tetap diakui dan diserap pemerintah daerah sesuai ketentuan yang baru. Kepala daerah dan anggota Fraksi PDI Perjuangan diminta dapat memperjuangkan keberadaan mereka.
