Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menambahkan, kewajiban 40 persen alokasi belanja untuk produk lokal akan dikawal. Salah satunya melalui review rancangan APBD. Jika dalam rancangan tidak menyertakan rencana pembelian produk lokal 40 persen, rancangan APBD tidak akan disetujui Kemendagri. ’’Jadi, ini tidak main-main,’’ tegasnya.(far/c17/cak)
Selamat Tinggal Kalteng! Lima Kabupaten Ini Rencanakan untuk Membentuk Provinsi Sendiri
PT BPR Sampuraga Cemerlang Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Ajang Top BUMD Awards 2025
Dorong Transformasi Digital, PLN UIP KLB Gelar Professional Development Workshop Microsoft Project
PLN jadi Perusahaan Energi Terbaik Mengembangkan Karir di Indonesia versi LinkedIn
Oknum Polisi Ini Dipecat Setelah Rudapaksa Tahanan Perempuan
