Marselinus melanjutkan, kenaikan itu semakin menjerat masyarakat. Semua elemen terkena dampak negatifnya. ”Keputusan kenaikan ini sangat prematur sekali tanpa mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat dan membuat resah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harusnya mengerti kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi pandemi Covid-19 belum sepenuhnya usai, sehingga perekonomian rakyat akan semakin terpuruk.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno mengatakan, DPRD Kalteng pun menolak kenaikan harga BBM subsidi. Namun begitu, kenaikan harga BBM merupakan keputusan pemerintah.
”Kami juga menolak kenaikan itu, namun kami tetap menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Apa pun nantinya aspirasi ini, pasti akan kami sampaikan ke pusat,” ujarnya.
Wiyatno juga mengapresiasi aksi penolakan kenaikan harga BBM tersebut yang dilakukan mahasiswa. Hal itu dinilai sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. ”Yang pasti, aspirasi sudah kami serap dan apresiasi untuk aksi itu. Dalam waktu dekat kami sampaikan. Perasaan kami sama dengan mahasiswa. Kami menolak kenaikan harga BBM,” ujar politikus PDIP ini. (daq/ign)
