Dalam jangka waktu pendek, salah satu langkahnya adalah dengan melakukan audit lingkungan terkait kondisi daya dukung dan tampung lingkungan yang ada di Kalteng. Dengan demikian, dapat diketahui daerah mana saja yang sudah tidak dapat memenuhi lagi daya tampung lingkungannya, dan perlu untuk dilakukan upaya pemulihan secepatnya.
Dalam jangka waktu panjang, upaya perbaikan dan mengubah sistem pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah harus dilakukan dengan mengevaluasi izin terkait sumber daya alam, baik di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan besar.
”Apabila tidak sesuai peruntukan ruang dan terindikasi merusak lingkungan, pemerintah bisa lebih jeli lagi dan memiliki kewenangan mencabut izin dan melakukan penindakan hukum kepada perusahaan tersebut,” ujarnya.
Manager Kajian dan Advokasi Janang F Palanungkai menambahkan, sejak 2019 di Barito Timur sudah masif terjadi pembukaan lahan di wilayah Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui. Pembukaan lahan itu dilakukan perusahaan skala besar perkebunan dan juga beberapa pertambangan batubara.
”Wajar saja apabila daerah serapan juga semakin kritis. Di hulu sungai yang ada di Barito Timur khususnya. Ini merupakan banjir kali pertama di tahun ini yang cukup besar. Tahun sebelumnya banjir tidak setinggi saat ini,” ujarnya.
Manager Kampanye Walhi Kalteng Igo mengatakan, selama ini Walhi Kalteng terus mendesak pemerintah melakukan audit terkait pengelolaan sumber daya alam di Kalteng. Pengamatan Walhi, berbagai investasi industri ekstraktif sumber daya alam dan proyek pembangunan telah mengonversi lahan di kawasan esensial dalam skala luas.
”Rencana pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dengan serius, telah memperburuk kondisi daya tampung dan daya dukung lingkungan, sehingga harus segera dievaluasi, bahkan dihentikan. Kalau tidak, bencana banjir di kemudian hari akan berpotensi lebih parah lagi mengancam Kalteng,” tandasnya. (hgn/ign)
