Bukti Nyata Kalteng Darurat Ekologis, Banjir Diprediksi Akan Semakin Parah

Banjir
PERLU BANTUAN: Warga mengamankan peralatan elektronik dari banjir di Desa Natai Baru, Kotim, Kamis (26/5) lalu. (IST/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, RadarSampit.com – Banjir di sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali terjadi. Masyarakat dihadapkan pada bencana ekologis yang dipengaruhi akibat krisis iklim. Di sisi lain, hal itu juga membuktikan Bumi Tambun Bungai darurat ekologis.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng mencatat, sejak 23 Mei 2022 sejumlah daerah di Kalteng seperti di pesisir pantai Desa Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dilanda banjir rob. Sembilan pondok nelayan di Dusun Kalap Seban tersapu gelombang yang mengakibatkan pondok porak poranda.

Bacaan Lainnya

Berikutnya, banjir rob juga melanda pesisir Sukamara pada 24 Mei 2022 lalu. Banjir juga melanda Daerah Aliran Sungai Barito, yaitu Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, dan Kabupaten Barito Timur.

Bencana banjir yang terus berulang dan semakin tahun diprediksi semakin parah menjadi perhatian Walhi Kalteng. Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata mengatakan, pemerintah harus serius dalam upaya mitigasi dan audit lingkungan untuk memastikan keamanan masyarakat.

Baca Juga :  Sering Kebanjiran, Warga Dusun Muara Ubar Akan Direlokasi

”Bencana banjir setiap tahun masih terus berlanjut dan diprediksi akan lebih parah apabila pemerintah tidak melakukan upaya mitigasi,” ujarnya.

Seperti banjir rob yang kali ini melanda wilayah pesisir, dapat menjadi bukti nyata dari kondisi darurat ekologis yang menunjukkan kondisi perubahan iklim. Kualitas daya tampung lingkungan menurun karena degradasi dan rusaknya area mangrove menjadi salah satu penyebab banjir.

”Area mangrove sebagai area perlindungan dan mitigasi bencana terhadap daerah sekitar sudah tidak mampu lagi berfungsi maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, upaya pemulihan wilayah pesisir dengan menanam kembali mangrove belum berjalan maksimal dan terkesan lambat. Belum lagi program pemerintah yang dibangun di area pesisir yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dan aspek keberlanjutan, akan semakin memperparah kondisi saat bencana ekologis terjadi.

”Pemerintah harus segera merespons dengan serius keadaan darurat ekologis ini, dengan upaya mitigasi yang tepat dan terukur, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam waktu panjang,” ujarnya.



Pos terkait