Didemo Ratusan Tenaga Kontrak, Begini Respons Pemkab Kotim

SAMPAIKAN TUNTUTAN: Ratusan tenaga kontrak yang tidak lulus seleksi saat melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kalteng menyampaikan sejumlah tunturan pada Pemkab Kotim, Senin (5/7). (HENY/RADAR SAMPIT)
SAMPAIKAN TUNTUTAN: Ratusan tenaga kontrak yang tidak lulus seleksi saat melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kalteng menyampaikan sejumlah tunturan pada Pemkab Kotim, Senin (5/7). (HENY/RADAR SAMPIT)

Pihaknya telah meminta kepala dinas terkait untuk memenuhi kekosongan tenaga akibat evaluasi tersebut, sehingga pelayanan masih bisa dilakukan.

Bupati Kotim Halikinnor sebelumnya mengatakan, Pemkab Kotim telah memperjuangkan tenaga kontrak sampai ke kementerian. Namun, permohonan agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK ditolak.

Bacaan Lainnya

”Saya usulkan tekon jadi PNS dan PPPK, tapi melalui surat Kemenpan RB ditolak. Kemenpan yang menyatakan bahwa permohonan pengangkatan pegawai kontrak tidak dapat dipertimbangkan. Ini keputusan yang dilematis sekali. Ini kebijakan pusat yang jadi permasalahan kita,” papar Halikin.

Kemenpan RB, lanjutnya, telah mengeluarkan kebijakan pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni PNS dan PPPK. Paling lambat tanggal 28 November 2023.

”Ini sudah lama disuruh tidak boleh mengangkat. Yang menjadi persoalan kepala daerah di seluruh Indonesia, surat Menpan. Bagi pejabat yang tidak mengindahkan amanat dan tetap meangkat non-ASN, akan diberikan sanksi sesuai undang-undang,” tegas Halikinnor.

Baca Juga :  Habiskan Jutaan Rupiah, Memilih Tetap Bertugas demi Pendidikan di Pedalaman

Ditambahkannya, keputusan itu tetap harus dilakukan. Sebab, jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi hukum. Paling berat adalah pernyataan Menteri Keuangan akan meniadakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kotim. ”Jangankan untuk membangun, membayar gaji saja tidak mampu,” tandasnya. (hgn/ang/ign)

Pos terkait