Nasir Djamil, anggota DPR RI dari Fraksi PKS mengatakan, mahasiswa memang didik sebagai agen perubahan dan disiapkan untuk jadi pemimpin. Karena itu wajar jika ada organisasi mahasiswa yang mengkritik gaya dan kebijakan presiden. Dia yakin presiden juga tidak marah diberi gelar seperti yang disematkan oleh BEM UI.
Sebagai presiden, Jokowi paham benar arti dan kedudukan dirinya sebagai pelayan publik. “Resiko menduduki jabatan paling puncak tentu ibarat pucuk daun yang berada di dahan yang tinggi. Sering diterpa angin,” ujar Nasir memberikan metafora
Menurutnya, dia sekarang duduk di komisi II DPR RI. Di antara mitra kerjanya adalah Setneg, Setkab, dan KSP. Dalam rapat dengan mereka, jelas presiden bukan antikritik. Karena itu, dia heran Rektor UI justru bertindak sebaliknya dan cenderung ingin lebih dari Presiden Jokowi. “Sangat kita sayangkan “ibu kandung” almamaternya justru bertindak seperti “ibu tiri”. Sementara Presiden Jokowi anteng-anteng aja kok,” pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan tidak ada sanksi yang diberikan oleh pihak UI pada anggota BEM UI. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbudristek Nizam saat dihubungi, kemarin (29/6).
“Saya sudah klarifikasi ke teman-teman UI. Tidak ada sanksi,” ujarnya.
Sementara, mengenai pemanggilan yang dilakukan oleh pihak kampus sebelumnya, Nizam mengatakan, bahwa itu merupakan proses klarifikasi atas kabar yang tengah ramai diperbincangkan. Lagi pula, menurutnya, lomunikasi pimpinan kampus dan mahasiswa memang harus terus dibangun.
Sayangnya, Nizam sendiri enggan mengomentari saat ditanya soal pola kritikan yang disampaikan oleh BEM UI pada pemerintah. Ia juga tidak merespon soal sindiran banyak pihak mengenai program kampus merdeka tapi tidak untuk mahasiswanya. (lyn/lum/mia/jpg)
