JAKARTA, radarsampit.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mendapat sejumlah pertanyaan terkait program makan siang (maksi) gratis saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, di Jakarta, kemarin. Pertanyaan ini dilayangkan lantaran diisukan bakal menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Pertanyaan diawali anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyampaikan harapannya agar kebijakan-kebijakan yang sudah baik di Kemendikbudristek bisa diteruskan kembali nantinya. Bukan ganti menteri, ganti kebijakan. Sebab dikhawatirkan para siswa yang paling akan terdampak.
Dia kemudian mencontohkan dengan program maksi gratis yang rencananya bakal mengambil porsi dari anggaran dana BOS. Seperti diketahui, program ini merupakan gagasan pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
”Kan belum apa-apa, belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk dana BOS. kan repot kita mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini,” ujarnya.
Belum lagi, kata dia, anggaran makan siang gratis ini jauh lebih tinggi dari anggaran program Kemendikbudristek. Dia bahkan mengusulkan dibentuk kementerian sendiri khusus menangani maksi gratis ini.
”Ketimbang kita harus masukkan ke pipa dana bos yang jumlah angkanya sedikit dengan dijejali dengan anggaran yang begitu besar, sementara sekolah-sekolah harus bertanggung jawab dengan itu nantinya,” keluhnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian juga turut meminta agar Mendikbudristek Nadiem memberikan jawaban soal itu. Dia berharap, hal ini bisa diluruskan.
”Tolong dijawab juga itu soal dana BOS Pak Menteri yang katanya untuk makan siang, diluruskan supaya tidak ada kegelisahan, apa yang dimaksud,” tuturnya.
Diakuinya, dana BOS memang jadi salah satu skema yang paling reliable. Namun, bukan berarti ada program strategi nasional, yang harus dibahas dulu di DPR, serta merta menggunakan dana BOS. ”Supaya keresahan di masyarakat bisa diluruskan,” sambungnya.
Di sisi lain, dia menilai, masuknya skenario dana BOS ini juga menunjukkan betapa program ini paling bisa diandalkan. Sehingga, pihaknya pun harus siap andaikata ke depan ada program-program strategis yang harus menggunakan dana ini.
Saat sesi jawaban pemerintah, Nadiem sendiri tak menyinggung sama sekali pertanyaan-pertanyaan perihal program maksi gratis. Sejak awal, dia mengungakna, bahwa dirinya hanya bisa menanggapi beberapa poin saja. Sisanya, akan dijawab secara tertulis.
”Saya tidak akan mungkin bisa menggapai semuanya, ada beberapa pertanyaan yang nanti kami jawab secara tertulis,” katanya.
Misalnya soal kekerasan dan bullying. Dia menekankan, bahwa pihaknya sudah bertahun-tahun menggedor-gedor meja untuk menekankan bagaimana dampak kekerasan ini untuk siswa. Karenanya, sudah dibuat aturan jelas mengenai penanganan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk soal sanksi-sanksi tegas.
Bahkan, Indonesia jadi negara pertama di dunia yang menggunakan asesmen nasional untuk mengukur tingkat kerentanan sekolah terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan lainnya.
”Tiap kepala sekolah ditampilkan berapa kerentanan perundungan di sekolahnya. Yang jelas, kamis sangat keras terkait hal ini, tidak ada kompromi,” ungkapnya.
Dia juga menyinggung soal keberlanjutan program yang dibuatnya pada pemerintahan selanjutnya. Dia optimis program-program merdeka belajar akan dilanjutkan karena saat ini sudah menjadi sebuah gerakan dan berdampak cukup besar pada pendidikan di Indonesia.
