Membuat surat permohonan kepada Kemenko PMK terkait data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) By Name By Address (BNBA) agar pensasaran program dan kegiatan dapat tepat sasaran dan tepat manfaat.
Selanjutnya ujar Halikinnor, menyusun rencana aksi masing-masing perangkat daerah dan lintas sektor dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mengacu kepada Inpres nomor 4 tahun 2022.
“Melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor untuk mensinergikan langkah-langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing,” sebutnya.
Selain itu, upaya lainnya adalah melaksanakan sinkronisasi dan pengamanan data kemiskinan yang telah diterima dari Kemenko PMK dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang telah diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kotim.
Kemudian , melaksanakan pemadanan data yang telah diterima dari Kemenko PMK dengan data dari Disdukcapil Kotim. Dan melaksanakan verifikasi dan validasi data yang telah diterima dari Kemenko PMK langsung oleh desa dan kelurahan melalui camat.
Kepada pemerintah pusat Halikinnor berharap adanya dukungan anggaran terhadap program-program pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah seperti jalan, jembatan air minum, sanitasi dan listrik desa.
“Harapan kami kepada pemerintah pusat adanya dukungan anggaran untuk penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan perkebunan tanaman pangan dan hortikultura seperti program food estate,” tuturnya.
Penyediaan perumahan yang layak huni khususnya di kawasan kumuh. Peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembinaan hingga pengembangan produk unggulan daerah.
Kemudian dukungan keberlanjutan program-program keciptakaryaan dan perumahan yakni program Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), Kotaku dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). (yn/gus)
