Mengenai lambatnya pembayaran TPP, Dadang khawatir hal tersebut berdampak buruk terhadap kinerja, karena pemerintah tidak bisa menekan ASN bekerja maksimal akibat hak mereka yang belum dibayarkan.
”Cukup banyak keluhan soal TPP ini, karena itu kami berharap dengan kondisi keuangan daerah yang tidak sehat karena transfer yang tersendat ini bisa diarahkan mengakomodir keluhan rekan-rekan pegawai. Ini adalah hak, karena kita berbicara kinerja, maka kita harus selesaikan kewajiban kita kepada ASN. Kita tidak bisa menuntut kinerja bagus kalau kewajiban kepada ASN terabaikan,” ujarnya.
Anggota Banggar lainnya, SP Lumban Gaol mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah. Dari rapat itu terungkap serapan yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 40 persen lebih.
”Kami dari DPRD melihatnya disebabkan neraca keuangan kita tidak berjalan baik. Artinya, tidak ada keseimbangan belanja dengan pendapatan, yaitu rendahnya sumber aliran uang masuk, sementara program kegiatan sudah ditetapkan dan seharusnya dilaksanakan, khususnya program kegiatan yang bersifat fisik,” katanya.
Dia melanjutkan, pada APBD 2023, PAD dipatok sekitar Rp411 miliar. Ketua TPAD bahwa masih tetap optimistis mampu mencapainya hingga akhir tahun, sehingga semua program kegiatan masih bisa dilaksanakan.
”Saya sebagai anggota Banggar tetap mengingatkan agar benar-benar dikaji dengan baik, sehingga di sisa waktu yang ada, apakah perlu dilakukan rasionalisasi dalam perubahan APBD atau tidak, sehingga tidak salah mengambil kebijakan,” katanya.
Dia berharap Pemkab Kotim tidak melakukan kesalahan seperti tahun lalu, yakni banyak menunggak pembayaran pada rekanan kontraktor kecil yang dibayarkan pada tahun berikutnya. ”Kalau ini terjadi dan terulang kembali, sangat berisiko bangkrut bagi rekanan kita,” katanya. (ang/ign)
