”Jadi pemerintah tidak hanya menyalahkan curah hujan tinggi, karena hal tersebut bukan solusinya. Kalau selalu menyalahkan hujan tanpa memerhatikan masalah lingkungan, ya sama saja pemerintah lepas tanggung jawab,” ucapnya.
Akar masalah banjir ini harus dilihat secara keseluruhan, yang salah satunya dengan melakukan audit kondisi lingkungan Kalteng. Hanya saja, Walhi pesimistis pemerintah bersedia melakukan audit lingkungan. Hal ini perlu diperhatikan, karena langkah audit ini hanya bisa dilakukan pemerintah.
Pemerintah juga dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap izin penggunaan kawasan hutan. Kalau memang izin tersebut berada di wilayah yang tidak sesuai dengan mekamisme pemberian izin, maka pemerintah harus tegas mencabut izin tersebut.
”Kalau melihat pemerintah terkait kondisi lingkungan ini, dengan berkaca kondisi banjir dan tidak adanya proses audit lingkungan, maka dapat dikatakan proses yang dilakukan pemerintah tidak berjalan maksimal atau tidak sama sekali,” pungkasnya. (sho/sla)
