SAMPIT, radarsampit.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mengakui sebaran aparatur sipil negara (ASN) belum merata. Karena itu, Pemkab Kotim akan melakukan penataan secara bertahap.
“Yang kita hadapi saat ini, selain jumlah ASN kita masih kurang dibanding kebutuhan ideal, sebarannya pun belum merata. Kami secara bertahap membenahi manajemen ASN,” kata Halikinnor.
Menurut Halikinnor, kurangnya jumlah ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Kotim ini kekurangan ASN, ini menjadi tantangan kita, bagaimana agar masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ucapnya.
Untuk mengatasi kekurangan pegawai, pemerintah daerah selama ini mengandalkan pegawai berstatus tenaga kontrak. Mereka bertugas di sejumlah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), termasuk di kecamatan dan desa di kawasan pelosok.
“Makanya untuk mengatasi kekurangan itu kita tetap membutuhkan tenaga kontrak, terutama untuk wilayah pedalaman Kotim,” ucapnya.
Halikinnor berharap pemenuhan kebutuhan ASN bisa dipenuhi secara bertahap. Para tenaga kontrak juga diarahkan untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK sehingga kesejahteraan mereka lebih terjamin.
“Harapan kita, karena yang baru-baru ini masih muda-muda dan ditempatkan tersebar di SOPD sampai kecamatan, mereka diharapkan bekerja maksimal karena masih semangat tinggi sehingga dapat membantu kinerja pemerintah daerah bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.
Terkait hak tersebut, orang nomor satu di Kotim tersebut memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim untuk mendata asal para ASN. Data tersebut nantinya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah menempatkan lokasi tugas.
“Misalnya, warga asal Desa Tumbang Gagu, kemudian kita tempatkan di Tumbang Gagu, maka akan lebih mudah beradaptasi dan diharapkan lebih betah bertugas di sana. Tetapi kalau orang jauh yang ditempatkan di sana, apalagi terbiasa di kota maka bisa tidak kuat bertahan di sana,” tandasnya.
