SAMPIT, radarsampit.com – Harapan menjadikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sebagai kawasan transmigrasi kian menipis. Keterbatasan lahan menjadi kendala utama.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim Johny Tangkere menyebutkan, sebuah daerah harus menyediakan lahan minimal 19.000 hektare untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi. Sayangnya, Kotim dinilai tidak mampu memenuhi standar itu.
“Mencari 5.000 hektare saja sudah sulit, apalagi 19.000. Sebagian besar lahan di Kotim sudah dimanfaatkan sebagai cadangan pertanian. Jadi rasanya tidak ada lagi lahan yang siap untuk program transmigrasi,” ujarnya, Senin (21/7/2025).
Sebelumnya, sempat muncul rencana menjadikan Kecamatan Seranau, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Selatan, serta Mentaya Hilir Utara sebagai calon kawasan transmigrasi. Namun, rencana itu urung dilanjutkan karena tidak tersedianya lahan dalam skala luas.
Menurut Johny, konsep transmigrasi saat ini pun sudah jauh berbeda dibanding masa lalu. Jika dulu satu lokasi bisa menampung ratusan kepala keluarga (KK), kini jumlahnya sangat terbatas.
“Contohnya di Lamandau, sekarang hanya lima kepala keluarga saja yang masuk. Tidak seperti dulu. Sekarang orang bebas memilih ke mana dia akan pergi. Kalau daerah itu menjanjikan kehidupan yang layak, orang pasti akan datang sendiri, tanpa harus diundang,” ujarnya.
Ia menegaskan, saat ini program transmigrasi bukan lagi menjadi prioritas di Kotim. Selain terkendala lahan, secara sosiologis sebagian masyarakat lokal juga kurang setuju terhadap program ini.
“Kalau memang pemerintah pusat mewajibkan, tentu kami akan membahasnya lebih dahulu dengan masyarakat. Tapi faktanya, mayoritas masyarakat tidak setuju. Di sisi lain, lahan yang tersedia pun hampir tidak ada,” katanya.
Johny menambahkan, kondisi Kotim saat ini juga sudah sangat berbeda dibanding dua atau tiga dekade lalu. Kawasan-kawasan yang dulunya masih hutan kini sudah terbuka dan dihuni banyak pendatang.
“Sekarang Kotim sudah menjadi tujuan urbanisasi. Tanpa program transmigrasi pun, banyak orang dari luar daerah yang datang sendiri. Jadi bukan seperti zaman dulu ketika orang harus dipindahkan secara resmi,” katanya.
