Lebih lanjut, Woro mengungkapkan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya TPPO ini. Isu kemiskinan menjadi salah satu faktor utama. Masyarakat yang ingin mendapatkan kehidupan lebih baik dan keluar dari kondisi kemiskinan tersebut kerap terjebak dalam kasus TPPO ini.
Kemudian, masalah pengangguran, rendahnya pendidikan yang berimplikasi pada terbatasnya akses ke berbagai sumber daya, praktik diskriminasi gender seperti perkawinan anak hingga kawin kontrak, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai TPPO tersebut.
”Kurang optimalnya peran dan fungsi keluarga juga jadi faktor penyebab, dalam arti bagaimana keluarga sebenarnya juga bisa mencegah ya kalau misalnya dirasa ada yang mencurigakan dari proses pemberangkatan anggota keluarganya,” paparnya.
Diakuinya, Indonesia memang masuk dalam kategori tier II dalam upaya pencegahan TPPO ini. Artinya, negara belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam perlindungan korban perdagangan orang.
Namun, kondisi ini pun terus diperbaiki melalui sejumlah langkah yang dilakukan saat ini. Mulai dari edukasi massif soal TPPO pada masyarakat hingga ke desa-desa, sekolah, aparat desa, dan lainnya.
Lalu, dibuat gugus tugas TPPO baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga, diharapkan bukan hanya penanganan tapi juga pencegahan kasus TPPO dapat dilakukan secara massif.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperbaiki data korban TPPO ini. Kemenko PMK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kini tengah menggagas pembentukan Satu Data Migrasi Internasional sebagai salah satu upaya menekan terjadinya TPPO tersebut.
Seperti diketahui, tiap-tiap Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki data tersendiri dalam permasalahan migrasi, termasuk dalam data penanganan TPPO. Potensi perbedaan data antara K/L ini kemudian menjadi tantangan dalam memutus rantai TPPO.
Oleh sebab itu, kata dia, dibutuhkan satu data terintegrasi yang nantinya bisa memberikan gambaran perihal data para PMI, para pelajar di luar negeri, diaspora, termasuk para pekerja asing di Indonesia.
