SAMPIT, radarsampit.com – Kinerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) jadi sorotan. Bahkan, dianggap menurun dibanding periode sebelumnya yang lebih responsif terhadap persoalan publik dan pengaduan masyarakat. Turunnya kinerja itu dinilai tak sebanding dengan kucuran anggaran yang terus meningkat.
Pemerhati politik dan kebijakan publik di Kotim Riduan Kesuma mengatakan, pihaknya tidak lagi menemukan DPRD yang kerap turun ke lapangan memeriksa, mengawasi hingga menggelar rapat penyelesaian masalah di lembaga itu. Bahkan, dia menyebut gedung DPRD Kotim cenderung kosong lantaran banyak kegiatan dinas di luar berbalut kunjungan kerja atau study banding.
”DPRD Kotim dalam kinerja dan fungsinya masih jauh dari harapan masyarakat. Kita bisa melihat kinerjanya selama ini, baik itu legislasi, anggaran, maupun pengawasan, secara kasat mata asal jalan saja,” kata Riduan, kemarin (5/12).
Selain itu, Riduan melanjutkan, DPRD Kotim sekarang cenderung pasif menyikapi pengaduan masyarakat. Tidak jarang surat pengaduan diabaikan begitu saja. Bahkan, menurutnya, kondisi itu sudah terjadi sejak 2019.
”Keberpihakan anggota DPRD Kotim pada kasus yang dihadapi masyarakat Kotim saat ini terkesan tebang pilih. Bahkan, terkesan ada kepentingan tertentu, meskipun kami pahami mereka adalah anggota partai politik dan tidak lepas dari hal politik yang dikedepankan, meskipun itu merugikan masyarakat. Saya mengambil contoh, ada 59 PBS bermasalah di Kotim, sudah puluhan tahun tidak bisa selesai juga. Bahkan, lebih tragis lagi, ada perusahaan sawit yang berdiri di Kotim tanpa HGU bisa jalan. Ini kan aneh bin ajaib. Ditambah DPRD yang cuek,” ujarnya.
Menurunnya kinerja, kata Riduan, berbanding terbalik dengan anggaran yang dikucurkan setiap tahunnya. Bahkan, pada 2023 mendatang, total anggaran untuk keseluruhan diasumsikan sekitar Rp57 miliar.
”Saya tidak habis pikir melihat DPRD Kotim saat ini, dengan anggaran besar yang disediakan pemerintah, tapi hasil kerjanya mengecewakan masyarakat. Melalui kesempatan ini, hendaknya anggota DPRD bisa introspeksi diri untuk lebih banyak berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat, daripada hanya studi banding atau kunker,” kata dia.
Menurutnya, kunker hanya sebagai dalih. Di zaman sekarang, data digital sudah bisa diakses dengan mudah, sehingga tidak perlu lagi bepergian dengan biaya besar. ”Itu semua kan bisa didapat datanya dari situs resmi lembaga negara, pemerintah, dan lainnya, sebagai bahan kajian apabila mau buat naskah akademik untuk produk Perda Kotim,” ujar Riduan.
Riduan menyebutkan, anggaran besar itu justru harusnya dimanfaatkan untuk penyelesaian permasalahan daerah. Bukan untuk studi banding yang cenderung hanya plesiran.
”Coba tunjukkan, apa hasil study banding itu? Berapa anggarannya? Berani tidak dibuka ke publik untuk transparansi,” katanya.
Riduan justru menuding ada anggota DPRD Kotim yang tidak memahami pekerjaannya sendiri. Dia menyarankan tahun depan lebih banyak kegiatan di dalam daerah untuk menyelesaikan masalah dengan anggaran yang begitu besar.
”Apalagi tahun 2023 ini kalau tidak salah DPRD kotim mendapat kucuran anggaran Rp57 miliar. Hendaknya dana itu betul-betul digunakan untuk hal positif dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Jangan sebaliknya,” katanya.
Tahun 2024, lanjut Riduan, publik harus diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai figur wakil rakyat yang akan bertarung. ”Masyarakat Kotim lihat dan perhatikan kinerja mereka selama ini. Kalau tidak bermanfaat bagi pembangunan desa, masyarakat, jangan dipilih lagi,” tegasnya.
