Menurutnya, kunker hanya sebagai dalih. Di zaman sekarang, data digital sudah bisa diakses dengan mudah, sehingga tidak perlu lagi bepergian dengan biaya besar. ”Itu semua kan bisa didapat datanya dari situs resmi lembaga negara, pemerintah, dan lainnya, sebagai bahan kajian apabila mau buat naskah akademik untuk produk Perda Kotim,” ujar Riduan.
Riduan menyebutkan, anggaran besar itu justru harusnya dimanfaatkan untuk penyelesaian permasalahan daerah. Bukan untuk studi banding yang cenderung hanya plesiran.
”Coba tunjukkan, apa hasil study banding itu? Berapa anggarannya? Berani tidak dibuka ke publik untuk transparansi,” katanya.
Riduan justru menuding ada anggota DPRD Kotim yang tidak memahami pekerjaannya sendiri. Dia menyarankan tahun depan lebih banyak kegiatan di dalam daerah untuk menyelesaikan masalah dengan anggaran yang begitu besar.
”Apalagi tahun 2023 ini kalau tidak salah DPRD kotim mendapat kucuran anggaran Rp57 miliar. Hendaknya dana itu betul-betul digunakan untuk hal positif dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Jangan sebaliknya,” katanya.
Tahun 2024, lanjut Riduan, publik harus diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai figur wakil rakyat yang akan bertarung. ”Masyarakat Kotim lihat dan perhatikan kinerja mereka selama ini. Kalau tidak bermanfaat bagi pembangunan desa, masyarakat, jangan dipilih lagi,” tegasnya.
Sebagai informasi, dalam APBD Kotim 2023, Sekretariat DPRD Kotim bakal diguyur dana sekitar Rp57 miliar. Anggaran yang tertuang dalam pembahasan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) itu, antara lain untuk gaji hingga peningkatan kinerja DPRD Kotim.
Termasuk operasional wakil rakyat dan sekretariatnya. Adapun pos belanja anggaran sebesar Rp57 miliar itu, seperti untuk keperluan penunjang urusan kegiatan Pemkab Kotim senilai Rp42,71Miliar, program pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sekitar Rp15 miliar.
Kemudian, untuk anggaran Rp42,71 miliar, dibagi-bagi lagi untuk beberapa keperluan. Di antaranya, keperluan administrasi keuangan perangkat daerah senilai Rp31,16 miliar. Anggaran itu juga untuk membajar gaji dan tunjangan anggota DPRD dan ASN.
