Lebih lanjut Hendrawansyah menjelaskan, terdapat surat suara yang dimasukkan ke dalam kresek hitam lalu diamankan ke bawah kotak suara. Hal itu ia lakukan karena pemilih tidak sabar menunggu antrean dan meninggalkan begitu saja surat suara ke atas kotak suara.
”Saat itu banyak warga yang sudah mencoblos, meletakkan surat suaranya diatas kotak suara. Karena saya lihat berantakan, saya amankan surat suara itu ke dalam plastik hitam agar tidak kesana-kemari. Jadi saya lebih mengutamakan warga yang datang memasukkan sendiri surat suaranya. Setelah situasi mulai longgar, baru surat suara di plastik itu dimasukkan ke kotak suara. Jadi, bukan kami menunda-nunda memasukkan ke kotak suara,” jelasnya.
Menurutnya, surat suara dalam plastik itu sekitar 25 pemilih dikalikan lima surat suara pemilihan. ”Saya tidak menghitungnya. Perkiraan saya ada 25 pemilih. Yang memasukkan ke plastik hitam itu campur. Ada pemilih yang berada di ruang tamu warga alias di bilik suara tambahan di depan TPS dan ada juga pemilih yang dari bilik suara di TPS yang juga memasukkan surat suara ke plastik, karena mau cepat-cepat pulang,” ujarnya.
Tindakan yang mencurigakan itulah yang membuat sejumlah pihak menduga hal yang dilakukan KPPS melanggar ketentuan dan mendesak dilakukan PSU.
”Apa yang saya lakukan tidak lain hanya untuk memastikan warga tidak golput. Saat hari pemungutan suara saksi dan pengawas TPS juga diam saja, tidak menyatakan keberatan. Ada tiga saksi yang mengawasi di dalam ruang tamu itu, artinya mereka setuju. Saat penandatangan mereka juga langsung tanda tangan dan tidak ada keberatan,” ujarnya.
”Jika memang saya melanggar aturan dan saya diduga melakukan pelanggaran, silakan dibuktikan secara jelas. Panggil pemilik dan penyebar videonya. Video yang saya terima juga tidak jelas sumbernya dan isi dalam videonya juga tidak ada suara, hanya menyorot saya dan Linmas saat memasukkan surat suara ke dalam kotak suara,” tambahnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Kotim Muhamad Natsir sudah mengetahui informasi terkait video yang diduga melakukan pelanggaran. Namun, pihaknya belum menerima laporan resmi dari pelapor terkait dugaan pelanggaran tersebut.
