Eks PM Thailand Itu Tak Pernah Sehari pun Mendekam di Penjara

Thaksin Bebas, Hanya Jalani 6 Bulan dari 8 Tahun Hukuman

boks
BEBAS: Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra resmi bebas dari penjara. (istimewa)

’’Welcome Home.’’ Tulisan di banner berlatar putih itu terpampang di pagar rumah mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra di Bangkok. Minggu (18/2/2024) dia resmi bebas dari penjara setelah hanya menjalani masa hukuman 6 bulan dari 8 tahun yang diputuskan hakim.

========= | radarsampit.com

Bacaan Lainnya
Gowes

’’Selamat kepada PM Thaksin karena telah kembali ke Ban Chan Song La pagi ini,’’ bunyi unggahan penasihat pemerintah dan mantan Menteri Energi Pichai Naripthapan di akun media sosialnya, merujuk nama kediaman keluarga Thaksin di Bangkok.

PM Thailand Srettha Thavisin mengatakan, dirinya belum berencana bertemu dengan pria 74 tahun itu. Meski begitu, menurutnya, semua orang di pemerintahan siap mendengarkan jika Thaksin ingin memberi nasihat politik.

Selama ini, Thaksin yang mulai masuk gelanggang politik pada 1994 setelah sukses di bisnis dianggap sebagai pemimpin terpilih yang paling sukses di Thailand. Dia dicintai jutaan warga pedesaan Negeri Gajah Putih karena kebijakan populisnya pada awal 2000-an. Namun, pada saat yang sama, dia dicerca kelompok royalis dan promiliter negara tersebut.

Baca Juga :  Eks Pimpinan KPK Desak Firli Bahuri Ditahan

Awal bulan ini, polisi menjatuhkan dakwaan lese-majeste atas komentar yang dia buat di Korea Selatan hampir satu dekade lalu. Dalam undang-undang lese-majeste, menghina raja dan keluarga kerajaan dianggap ilegal. Pelaku bisa dihukum maksimal 15 tahun penjara. Belum diketahui apakah jaksa akan membawa kasus Thaksin itu ke pengadilan.

Meski kebebasannya disambut baik oleh para pendukung, yang mengkritik dan menentang juga tak kalah banyak. Para demonstran berjajar di depan Rumah Sakit Umum Polisi di Bangkok untuk menentang pembebasan Thaksin.

Partai Move Forward, penguasa kursi parlemen yang beraliran progresif, termasuk yang mengkritik keras pembebasan Thaksin. ’’Thailand butuh sistem demokrasi di mana supremasi hukum dan sistem keadilan diterapkan dengan cara yang sama untuk semua orang, tanpa standar ganda bagi orang-orang yang memiliki hak istimewa,’’ bunyi pernyataan partai itu, seperti dikutip BBC.



Pos terkait