Langkah Halikinnor juga mendapat dukungan dari sejumlah fraksi di DPRD Kotim. Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Muhammad Abadi mengatakan, persoalan itu telah menyita perhatian publik dan jadi pertaruhan pemerintah daerah, apakah berpihak kepada pengusaha atau mempertahankan hutan untuk kehidupan umat manusia selanjutnya.
Abadi meminta Pemkab Kotim tak main-main dalam persoalan PT BSL dengan warga Tumbang Ramei. Apalagi kasus itu sudah sampai ke pemerintah pusat, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ditelisik lebih jauh.
”Kalau Bupati Kotim cabut izinnya, saya siap jadi orang yang pertama mendukung kebijakan itu. Bahkan secara tertulis, karena saya sudah berkomunikasi dengan warga di sana bagaimana kondisi sebenarnya. Di situ yang diincar bukan hanya tanahnya saja, tetapi kayunya yang bernilai ratusan miliar,” kata Abadi. (ang/ign)
