PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Kotawaringin Barat menetapkan salah satu program prioritas yakni penanganan stunting. Sejak tahun 2019 angka prevalensi stunting 23,98% dan kini terus mengalami penurunan signifikan.
Di tahun 2021 turun drastis menjadi 9,68 persen dan kembali mampu ditekan menjadi 4,78 persen di tahun 2022 atau jauh lebih rendah dari target nasional sebesar 14% di tahun 2024 nanti.
Sementara itu data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotawaringin Barat, di tahun 2023 per bulan Juni untuk anak Bawah Dua Tahun (Baduta) 213, atau 5.0 persen, kemudian anak Bawah Lima Tahun (Balita) 4.5 persen. Total balita stunting di Kobar tahun ini hingga bulan Juni adalah 521 atau 4,5 persen.
Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Barat, Juni Gultom, mengungkapkan penurunan angka stunting dan penangananya tidak terlepas dari komitmen dan aksi nyata dari pemerintah daerah (pemda) dan semua kelompok masyarakat yang ikut menyukseskan program pemerintah. Dimulai dari beberapa perangkat peraturan daerah, kabupaten Kobar menetapkan desa/kelurahan yang menjadi prioritas pencegahan dan penanganan stunting serta intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Menurut Juni Gultom, selama ini Pemda membangun komitmen bersama masyarakat dan dunia usaha. Kemudian membangun sistem perencanaan terintegrasi dan berjenjang dengan sistem keterpaduan dan pelibatan SOPD terkait.
Hingga mengalokasikan anggaran sesuai prioritas masing-masing SOPD yang jumlahnya sebanyak 17. Praktik baik itu disebut ‘Jaga Hubungan Kerjasama Beraksi Tanggap Stunting’ atau Jaga Huma Betang.
Komitmen pemda tidak sebatas perencanaan saja, Kotawaringin Barat terus meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan di 17 SOPD. Pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan mencapai Rp51,7 miliar.
Angka tersebut bertambah di tahun 2021 menjadi Rp58,9 miliar dan di 2022 sebanyak Rp74,9 miliar. “Untuk 81 desa se-kabupaten Kotawaringin Barat anggaran kerja mereka menggunakan dana desa di 2022 sebesar Rp6.171.173.855 (Rp6,1 miliar),” imbuhnya.
