Radarsampit.com – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah menjadi sorotan lantaran progresnya sehingga banyak infrastruktur dan sarana prasarana penting belum siap.
Hal itu juga yang membuat Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pindah berkantor ke IKN. Padahal upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang bakal digelar di sana.
Batalnya Presiden Joko Widodo berkantor di IKN pada Juli ini juga mendapat sorotan dari sejumlah media asing, terutama media-media di Asia. Misalnya media asal negeri tetangga Malaysia The Star.
Dalam artikelnya berjudul ‘Jokowi delays relocation to Nusantara, will move there ‘once the place is ready’, The Star menyoroti belum siapnya infrastruktur air dan listrik yang membuat Presiden Joko Widodo batal berkantor di IKN pada Juli ini.
Artikel berita tersebut juga memuat pernyataan Jokowi yang menyatakan akan segera pindah ke IKN jika segalanya sudah siap.
“Kalau airnya sudah siap, listriknya sudah siap, tempatnya sudah siap, kita akan pindah ke sana!” tegas Jokowi seperti dikutip dari The Star.
Selain itu, media Asia News Network (ANN) menyoroti belum siapnya infrastruktur di IKN membuat Presiden Jokowi tidak ingin memaksakan diri untuk pindah berkantor di IKN.
Hal itu dibahas dalam artikelnya yang berjudul ‘President Jokowi delays formalising Nusantara status over sluggish progress’.
“Saya tidak mau memaksakan sesuatu yang belum (selesai), jangan dipaksakan, kita cek dulu semua perkembangannya di lapangan (sebelum mengambil keputusan),” tulis media ANN mengutip pernyataan Jokowi.
Selain itu, ANN juga menyoroti kendala pembangunan sejumlah sarana prasarana serta fasilitas di IKN yang tak kunjung selesai akibat dari sering turun hujan di wilayah setempat.
“Kendalanya kan hujan. Di ketinggian itu, ada risiko hujan dan petir,” kata Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur Nusantara, Danis Sumadilaga seperti dikutip dari ANN.
Lalu media Channel News Asia (CNA) dalam artikelnya berjudul ‘Jokowi could delay move to Nusantara; lack of water and electricity mark slow progress in Indonesia’s new capital’ juga menyoroti penundaan presiden berkantor di IKN karena progres pembangunan infrastruktur berjalan lamban.
