Oleh : Agus JP | radarsampit.com
”Dinamis”. Begitu saya labeli situasi politik di negeri ini menjelang pemilihan presiden 2024. Walau masih dalam tanda kutip. Pasalnya, pasca penghitungan suara, kita belum bisa meramal situasinya. Apakah klasemen perolehan suara partai nggak jauh beda dari hasil Pemilu 2019, yang diwarnai dengan situasi tak se-dinamis sekarang. Saya yakin, elit politik di Pulau Jawa sudah mengantisipasi.
Tiga pasangan calon presiden dan wakilnya telah mendapatkan nomor urut untuk pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum; Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar. Kemudian Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Selanjutnya Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Di kubu Anies-Muhaimin, pencalonan dari tiga partai politik pengusungnya, berkekuatan 167 kursi DPR RI hasil Pemilu 2019 atau setara dengan 29,04 persen. Selanjutnya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,total suara partai pendukungnya 59.726.053 atau setara dengan 42,67 persen. Kemudian, koalisi pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD ada 4 parpol, dengan suara hasil Pemilu 2019 sebanyak 39.276.935 suara atau setara 28,06 persen.
Menjelang pendaftaran ke KPU, siapa berpasangan dengan siapa, ramai dibahas. Baik oleh elit partai tingkat pusat hingga daerah. Tak ketinggalan, oleh netizen di media sosial. Goreng menggoreng intrik dan isu politik jadi ramai. Hemat saya, kali ini beda situasi dengan pemilu sebelumnya.
Isu SARA yang dulu jadi bahan gorengan, sekarang tenggelam. Isu radikal juga hilang. Termasuk bawa-bawa isu komunis. Sikap kubu-kubuan yang dulu sampai dilabeli nama binatang(cebong-kampret), nampaknya nggak relevan lagi menjelang Pemilu 2024.
Namun, gorengan-gorengan isu politik di medsos tetap marak jelang masa kampanye kali ini. Seperti soal kader partai yang “loncat pagar”. Soal pecah kongsi lantaran tak sejalan menuju arena KPU.
Tak ketinggalan, potongan-potongan komentar dalam video politisi yang berkecimpung di Pilpres kali ini pun tak luput jadi bahan gorengan politik. Ditambah lagi, konflik di jalur Gaza Palestina pun turut mewarnai isu politik.
Ambil contoh, ketika AHY dan SBY yang kecewa ditinggalkan Nasdem di perjalanan menuju arena KPU. Anies lebih memilih Muhaimin jadi pasangannya maju ke pilpres. Menarik lagi, Gibran meninggalkan perahu politik yang mengantarkannya jadi Walikota Solo. Pastinya, ia dapat restu penuh dari orang tuanya. Namun kabar berita, Gibran juga pamit terlebih dahulu ke petinggi partainya, sebelum “keluar” perahu dalam rangka masuk arena pilpres.
Menyeberangnya Gibran ke kubu Prabowo, menarik perhatian. Ditambah diwarnai polemik keputusan Mahkamah Konstitusi. Pada Senin (16/10), MK menetapkan usia minimal capres-cawapres tetap 40 tahun. Namun ketentuan itu ditambahkan dengan catatan, warga yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres/cawapres jika berpengalaman menduduki jabatan publik karena terpilih lewat pemilu.
Ramailah para pengamat politik dan pakar hukum meresponnya. Tak ketinggalan pula para netizen. Pastinya tak dipungkiri, polemik menyertai anak presiden RI itu ketika diikutkan di arena politik pilpres.
Bagaimana dengan PDIP? Nampak atmosfernya kondusif saja. Gejolak sepertinya bisa diredam ketika kader potensialnya itu memilih tak sejalan kali ini. Memang ada muncul riak-riak kecewa dari para kadernya yang lain. Hemat saya, mungkintak semuanya paham, kalau perhelatan politik ini demi kepentingan “nasional” alias keberlanjutan memenangi pemilu.
Beda kasus ketika pentolan PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo untuk nyapres. Reaksi PDIP keras. Tak lama surat pemecatan pun ditandatangani ketua umumnya. PDIP seperti tak mau pusing mengurus satu orang kadernya yang ber-ulah, karena lebih fokus mengurus pencalonan Ganjar Pranowo, ketika itu.
