SAMPIT, RadarSampit.com – Ratusan eks tenaga kontrak (tekon) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang tak lolos seleksi terus berupaya memperjuangkan haknya. Setelah aksi unjuk rasa, mereka memutuskan melibatkan kuasa hukum untuk menuntut kejanggalan hasil seleksi yang diedarkan pada Kamis (30/6) lalu.
”Mereka melakukan upaya hukum dan mempercayakan saya sebagai kuasa hukum sore tadi,” kata Nurahman Ramadani, kuasa hukum tenaga kontrak saat menggelar jumpa pers di Storia Café, Rabu (6/7) malam. Lokasi itu sebelumnya digunakan Bupati Kotim Halikinnor dan jajarannya menggelar jumpa pers terkait kisruh tenaga kontrak pada Minggu (3/7) lalu.
Sebagai akademisi yang masih aktif menjabat sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung Sampit, Nurahman mengaku kecewa dengan hasil dari sikap DPRD Kotim yang hanya menampung dan tak memberikan kejelasan terhadap nasib tenaga kontrak. Mereka juga kecewa Pemkab Kotim yang menunda hasil keputusan sampai 11 Juli 2022.
”Jujur saja, saya kecewa dari hasil rekomendasi DPRD yang hanya mendengarkan aspirasi, tetapi tidak memberikan kepastian. Saya juga kecewa dengan sikap pemerintah daerah menunda hasil keputusan sampai Senin depan. Mereka (Pemkab Kotim) bisa membuat keputusan tidak meluluskan tekon dalam hitungan jam, tetapi tidak bisa memberikan keputusan terhadap nasib tekon yang sudah mengabdi selama belasan tahun, yang sebenarnya (keputusan) itu bisa dilakukan dalam kurun waktu satu hari,” ujarnya.
”Saat membahas alat kelengkapan dewan (AKD), betapa berjuangnya mereka membela, tetapi saat ada banyak tekon yang tidak lulus, mereka tidak perjuangkan. Makanya saya kecewa. Seharusnya bisa lebih tegas. Tidak seperti ini,” tambahnya.
Hal yang dialami para tenaga kontrak itu membuat mereka tak karuan tidur, karena memikirkan nasibnya yang tak jelas. Menurut Nurahman, eks tekon menolak hasil seleksi yang dilaksanakan Pemkab Kotim dan menolak tes ulang.
”Kami mendesak Pemkab Kotim mengangkat kembali tenaga kontrak dalam kurun waktu 1 x 24 jam, karena tes seleksi yang dilaksanakan Pemkab Kotim cacat hukum,” tegasnya.
Selanjutnya, menuntut membatalkan tenaga kontrak baru yang lulus, karena dinilai cacat hukum dan mendesak DPRD Kotim membentuk panitia khusus (pansus) terhadap kinerja panitia yang terlibat melaksanakan evaluasi.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pasal 96 ayat 1-3, lanjutnya, menyebutkan pemerintah daerah tidak boleh mengangkat tenaga kontrak baru. Namun, dalam pelaksanaan seleksi 23 Juni lalu, Pemkab Kotim malah mengangkat tenaga kontrak baru dan memutuskan hak tenaga kontrak yang sudah lama bekerja.
”Pelaksanaan tes evaluasi seleksi tekon ini sudah cacat hukum, karena melanggar PP 49 Tahun 2018. Pemda tidak boleh mengangkat tekon baru, tetapi malah ada tekon baru yang diluluskan dan tekon lama yang sudah bekerja sekian tahun gagal (tidak lulus). Pelanggaran ini bisa dikenakan sanksi,” ujarnya.
Dia meyakini semua tenaga kontrak yang tak lolos, sepakat dengan tuntutan yang ada. ”Insya Allah semua tekon sepakat (terhadap tuntutan yang disampaikan). Tekon sudah memberikan mandat perwakilan. Memang kami belum ada melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Nurahman menegaskan, apabila tuntutan para tenaga kontrak itu tak dilaksanakan dalam waktu 24 jam, mereka akan kembali menggelar demo jilid dua dengan massa yang lebih besar dari sebelumnya.
”Satu kali 24 jam itu terhitung mulai malam ini (tadi malam, Red). Kalau tuntutan yang kami sampaikan tidak dilaksanakan, para tekon akan melaksanakan demo lagi. Para eks tekon menginginkan dibuat SK baru dengan memperpanjang kontrak kerja dan membatalkan tekon baru yang lulus dalam tes seleksi sebelumnya,” ujarnya.
