SAMPIT, RadarSampit.com – Seleksi tenaga kontrak yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tak disertai antisipasi. Akibatnya, pelayanan publik terancam lumpuh. Sejumlah tenaga kontrak bidang kesehatan maupun pendidikan yang meninggalkan tugasnya karena tak lolos, mengalami kekosongan tenaga.
Gambaran itu terlihat dari informasi yang dihimpun Radar Sampit. Ada sejumlah pustu yang tak beroperasi, di antaranya di Kecamatan Bukit Santuai dan Cempaga Hulu. Pustu berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pasalnya, jarak antara pustu menuju puskesmas induk memerlukan waktu sekitar dua jam, bahkan lebih. Ditambah lagi medan jalan yang rusak. Sejumlah tenaga kesehatan berstatus kontrak, meninggalkan tugasnya setelah dinyatakan tak lulus seleksi.
Kondisi demikian terjadi pada pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu di Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu. Petugas medis berstatus kontrak yang tidak lolos seleksi, mulai mengosongkan rumah dinas dan meninggalkan tempatnya bertugas. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan medis.
Perawat yang biasanya siaga di tempat itu kini sudah tidak ada lagi per 1 Juli. Mering Eser, warga setempat, menyesalkan kondisi tersebut. Padahal, mereka sangat memerlukan pelayan kesehatan.
”Keluarga saya kejang-kejang tidak bisa mendapatkan pelayan medis, karena pustu tutup,” katanya, Rabu (6/7).
Pustu yang tutup memaksa mereka harus menempuh jarak yang jauh ke rumah sakit di Pundu. Mering mengharapkan Pemkab Kotim mengeluarkan kebijakan untuk mengembalikan petugas kesehatan sebelumnya yang sudah puluhan tahun bertugas di lokasi itu.
”Petugas kesehatan yang tidak lulus itu adalah putra daerah kami di sini dan kami mudah mendapatkan pelayanan darinya. Tolong ini agar jadi perhatian,” tegasnya.
Informasinya, di Desa Tumbang Koling ada dua petugas kesehatan, yakni bidan dan perawat. Perawat berstatus tenaga kontrak yang telah bertugas 12 tahun itu tidak lulus seleksi karena tak memenuhi nilai ambang batas (passing grade), sehingga hanya menyisakan bidan.
Selama ini tenaga kontrak itu tetap bertahan memberikan pelayanan meski hanya digaji Rp 2.080.000 per bulan. Di sisi lain, bidan di desa itu tak berada di tempat lantaran sedang mengikuti pelatihan selama tiga bulan.
Sekretaris Kecamatan Cempaga Hulu, Dalim, mengatakan, di setiap pustu kecamatan tersebut setidaknya ada satu tenaga kontrak yang gugur mengikuti tes. Bahkan, ada yang meninggalkan tempat tugasnya.
Rinciannya, masing-masing satu perawat tidak lulus di Desa Tumbang Koling, Sungai Ubar, Sudan, Bukit Raya, dan lainnya. Mereka tak lagi aktif, sehingga pelayanan kesehatan di Pustu yang ditinggalkan terganggu.
”Pelayanan kesehatan di desa jelas terganggu, karena sudah beberapa hari ini tenaga kontrak tenaga kesehatan yang bertugas di pustu dan puskesmas yang tidak lulus tidak lagi aktif bekerja. Masyarakat yang ingin berobat tidak bisa, karena tidak ada yang melayani. Masyarakat desa yang ingin berobat ke puskesmas induk di Pundu juga cukup jauh, sampai dua jam. Ada yang lebih dari itu. Sudah orangnya sakit, jalan yang dilalui juga sakit dilewati,” ujar Dalim.
Dia melanjutkan, selama ini pustu memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk melakukan pengobatan. Pasalnya, masyarakat tak perlu jauh-jauh melakukan pengobatan.
”Masyarakat desa yang mengeluhkan sakit diperiksa kesehatannya di pustu, kalau tidak bisa ditangani di pustu, baru dirujuk ke Puskesmas Pundu,” ujarnya.
Di setiap pustu, lanjutnya, setidaknya ada perawat dan bidan yang bertugas. Apabila keduanya tak bekerja, masyarakat yang sakit akan kebingungan mencari tempat berobat.
