Kebijakan itu berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk-produk tersebut.Peraturan pelakasanaan kebijakan ini akan diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).
Satgas Pangan dan Ditjen Bea Cukai juga akan melakukan monitoring agar tidak terjadi penyimpangan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka penindakan secara tegas akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Airlangga memastikan jangka waktu pelarangan ekspor yakni sampai tercapai harga Rp 14 ribu per liter yang merata di seluruh Indonesia.
Selang 30 menit usai Airlangga, Presiden Joko Widodo pun melakukan konferensi pers. Jokowi menegaskan pemerintah melarang impor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Larangan ini berlaku untuk seluruh kawasan di Indonesia. ”Termasuk kawasan serikat,” tegas Jokowi.
Dia menyatakan bahwa dinamika terkait larangan ekspor bahan baku minyak dan minyak goreng terus dipantau. Jokowi menuturkan pemerintah berpedoman kebutuhan pokok masyarakat merupakan yang utama. Bahkan menjadi prioritas tinggi bagi pemerintah dalam memuat keputusan.
”Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng,” ungkapnya. Untuk itu Jokowi minta kepada pengusaha minyak sawit untuk mendukung langkah pemerintah ini.
Dia tak ingin kelangkaan minyak goreng terus terjadi. Ini sudah bulan keempat, Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng. Jokowi mengaku bahwa kebijakan yang selama ini dibuat belum efektif.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari bahwa larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng menimbulkan hal negatif. Bahkan bisa mengurangi produksi dan tidak menyerap hasil panen petani sawit.
”Namun tujuan kebijakan ini untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah,” bebernya.
Jokowi yakin kapasitas produksi minyak goreng di tanah air memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan selama ini, ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. “Penuhi dulu kebutuhan rakyat,” ucapnya.
Jokowi berjanji jika larangan ekspor ini bisa dicabut. Syaratnya kebutuhan rakyat Indonesia terpenuhi. “Negara perlu pajak, devisa, dan surplus neraca perdangaan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat merupakan prioritas penting,” ungkapnya.
