Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan pengusaha akan mentaati peraturan yang akan diputuskan pemerintah. ”Intinya kalau industri pasti akan mentaati,” ujar Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono.
Namun, Eddy menegaskan bahwa Larangan ekspor refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang akan mulai berlaku 28 April 2022, dikhawatirkan meluas ke penyetopan pengapalan CPO jika bahan baku minyak goreng domestik tak kunjung dalam posisi aman.
Eddy membeberkan bahwa total produksi RBD paln olein tahun 2021 lalu sebesar 22,5 juta kiloliter (kl) sementara konsumsi lokal hanya menyerap 8,3 juta kl. Dengan kata lain, sekitar 14,2 juta kl diserap oleh pasar ekspor dengan nilai USD 13,4 miliar.
Pangsa ekspor RBD palm olein yang lebih besar itu, tentunya akan membanjiri pasokan di dalam negeri jika pemerintah menerapkan larangan ekspor. ”Artinya ini sudah sangat berlebih,” tegasnya.
Eddy menegaskan bahwa pihaknya akan memonitor perkembangan dampak dari regulasi tersebut. ”Kami memohon agar semua pihak yang terkait turut memonitor dampak kebijakan ini. Apabila ternyata kebijakan ini berdampak kurang bagus sebaiknya pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini,” pungkasnya.
Dalam perspektif yang lain, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai bahwa larangan ekspor RBD palm olein yang diputuskan Presiden Joko Widodo ini merupakan satu dari tiga strategi jitu terkait sawit yang pernah dikeluarkan pemerintah pada kurun waktu 1978-2022.
Sahat menilai bahwa kebijakan larangan ekspor RBD Palm Olein sudah tepat guna memastikan pemenuhan minyak goreng di tengah kenaikan harga CPO harga. ”Namun demikian perlu diantisipasi penyelundupan dan terkait potensi ekspor minyak curah bersubsidi yang diklaim sebagai minyak jelantah,” bebernya. (dee/agf/lyn/jpg)
