Dia melanjutkan, para sopir mendatangi dirinya dan meminta menghadap unsur pimpinan DPRD Kotim untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. ”Mereka ini ujung tombak pembangunan Kotim. Kalau mereka mogok bekerja, daerah juga yang kesulitan. Kami sudah minta agar masyarakat membuat surat resmi, agar nanti surat itu bisa kami gunakan untuk mengundang pemerintah daerah,” katanya.
Ketua DPRD Kotim Rinie mengatakan, pihaknya akan menyikapi permasalahan tersebut. ”Kami tidak bisa juga serta merta langsung menyikapi, karena ini juga menyangkut masalah perizinan. Nanti kami akan berembuk dan menyikapi apa yang menjadi permasalahannya. Nanti ditelusuri lagi pemilik lahan, apakah punya izin atau tidak. Mungkin nanti kami bisa ke lapangan,” ujar Rinie. (ang/ign)
