Perkebunan Diminta Tak Hanya Keruk Keuntungan

KUNJUNGAN: Jajaran Komisi I DPRD Kalteng saat kunjungan sekaligus pertemuan dengan Bupati Kotim Halikinnor, Jumat (10/9).

PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Yohanes Freddy Ering mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait upaya mendorong kontribusi pihak ketiga.

Freddy menuturkan, upaya mendorong kontribusi pihak ketiga dalam berbagai sektor tentu sangat diperlukan, terlebih di Kotim cukup banyak potensi investasi dan perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi.

Bacaan Lainnya

”Sekarang ini sangat disayangkan, PAD Kotim masih tergolong kecil. Padahal, di kabupaten ini potensi investasinya sangat besar, termasuk keberadaan korporasi. Jadi, langkah pemerintah kabupaten meningkatkan PAD melalu pihak ketiga sangat tepat,” katanya, Jumat (10/9).

Banyaknya potensi investasi dan korporasi, lanjutnya, tentu merupakan hal yang sangat tepat jika pemerintah melirik atau memaksimalkan potensi yang ada. Dengan demikian, potensi yang dimiliki daerah diharapkan tergali maksimal, yang nantinya juga berdampak terhadap pembangunan daerah.

”Potensi untuk meningkatkan PAD di Kotim ini sangat besar. Jadi, tinggal bagaimana memaksimalkannya saja,” ucapnya.

Mengenai kontribusi PBS, Freddy menambahkan, semestinya perusahaan yang beroperasi harus memahami hal-hal yang menjadi kewajiban mereka. Tidak hanya mengenai kontribusi terhadap PAD, namun hal menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan harus dijalankan dengan baik.

”Apalagi saat ini sekolah masih dilakukan daring, tentu kontribusi untuk hal ini sangat diharapkan karena masih banyak desa yang jaringan selulernya belum maksimal. Kemudian juga soal kesehatan, infrastruktur di Kotim juga harus menjadi perhatian sama-sama,” ucapnya.

Politikus PDIP ini juga mengingatkan agar PBS yang beroperasi harus menjalankan semua kewajibannya kepada masyarakat dan daerah. Jangan sampai hanya mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan persoalan yang terjadi di wilayah setempat.

Hal tersebut tentu menjadi perhatian PBS, terlebih sekarang ini sektor korporasi perkebunan kelapa sawit, tambang dan kehutanan tengah menjadi sorotan terkait bencana banjir di sejumlah kabupaten di Kalteng saat ini.

”Kalau karena dampak pembukaan lahan, itu sudah pasti. Makanya, perusahaan-perusahaan ini harus memperlihatkan aksi mereka membantu masyarakat yang terdampak banjir, baik itu memberi bantuan sosial atapun membangun dapur umum,” pungkasnya. (sho/ign)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *