SAMPIT – Pengerukan alur Sungai Mentaya diperkirakan akan memerlukan anggaran Rp 250 miliar. Pengerukan dinilai perlu dilakukan karena alur sungai yang mengalami pendangkalan serta melaksanakan program tol sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Bupati Kotim Halikinnor berharap pengerukan bisa terealisasi, sehingga tahapannya bisa segera dilaksanakan dengan dukungan semua pihak. Khususnya terkait kebutuhan dana yang mencapai ratusan miliar.
”Anggaran itu berasal dari patungan perusahaan dan ada pihak ketiga akan membiayai, karena ini prospek yang sangat bagus. Saya berharap perusahaan daerah ikut. Perencanaan dan inovasi ini dibuat agar ada pemasukan untuk daerah,” ujar Halikinnor, Kamis (8/4).
Menurut Halikinnor, rencana pengerukan alur dilakukan dengan membuat alur baru dan tidak mengganggu alur lama. Setelah pengerukan alur baru dilaksanakan, lalu lintas kapal di Sungai Mentaya yang biasanya hanya bisa dilayari antara enam sampai tujuh jam dalam sehari karena harus menunggu air pasang, nantinya akan bisa dilalui 24 jam penuh.
Pengerukan nantinya juga akan membuat kapal besar bisa masuk ke alur Sungai Mentaya. Saat ini, kapal yang masuk hanya berkapasitas 2.500 sampai 3.000 ton. Itu pun sering kandas. Apabila dikeruk, kapal dengan muatan 15.000 hingga 20.000 ton bisa masuk dengan lancar.
”Dengan begitu akan terjadi efisiensi penghematan biaya bagi para investor. Termasuk distribusi bahan pokok yang didatangkan dari Jawa. Harapannya, saat tol laut dan tol sungai ini terkoneksi, bisa dibuat tangki timbun di Kotim, sehingga ekspor CPO (minyak sawit mentah) tidak perlu lagi lewat Dumai ataupun Batam, tapi bisa dari Sampit langsung ke luar negeri,” ujarnya.
Pada Rabu (7/4) lalu, Halikinnor bersama sejumlah intansi teknis melakukan konferensi video dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H Purnomo. Salah satu pembahasannya mengenai program tol sungai, khususnya rencana pengerukan alur Mentaya.
Untuk pendanaan, Kementerian Perhubungan mengarahkan agar Pemkab Kotim menggandeng BUMN, BUMD, dan sektor swasta. Apabila mengharapkan dana pusat di tengah pandemi Covid-19, dirasa sulit karena anggaran masih terbatas.
