PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, menjadi Kabupaten pertama di Kalteng yang meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Sebanyak sembilan SOPD di Kabupaten Kobar menerima KKPD secara simbolis di aula kantor Bupati pada Selasa (2/1/2023).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kobar, Rohim Hidayat mengatakan, kartu kredit ini merupakan sarana pembayaran yang memungkinkan entitas pemerintah untuk melakukan pembelian atas belanja yang tercantum dalam APBD. Menariknya, kewajiban pembayaran oleh pemegang kartu diutamakan oleh bank penerbit KKPD dengan limit yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab dalam melunasi pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati. “Selama ini biasanya, untuk belanja makan minum dan pembelian Alat Tulis Kantor misalnya, banyak yang mengeluh lama prosesnya, maka dengan KKPD ini akan lebih cepat karena difasilitasi bank terlebih dahulu,”ungkapnya.
Pengeluaran pada kartu kredit akan direkap oleh pihak bank yang dikerjasamakan maka kemudian dalam jangka waktu tertentu bank yang akan melakukan penagihan ke pemerintah atau bendahara SOPD. “Jadi seluruh belanja akan dibackup oleh bank,” jelas Rohim.
Kemudian untuk pengawasan termasuk limit dari Kartu Kredit tersebut pihak bendahara dan bank terkait akan selalu rekonsiliasi. Menurutnya dari total uang persediaan 40 persennya berupa kartu kredit sedangkan 60 persennya uang tunai. “Misalnya uang persediaan Rp 400 Juta, maka 40 persennya kartu kredit dan 60 persennya uang tunai di bendahara,” ungkap Rohim.
Bentuk fisiknya KKPD ini seperti kartu ATM pada umumnya yang saat ini dipegang oleh bendahara. Saat ini baru sembilan bendahara SOPD yang menerima untuk SOPD lainnya menyusul. Untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan saat ini masih terus dilakukan sosialisasi secara bertahap, karena ini program baru pertama diterapkan di awal tahun 2024.
Penjabat Bupati Kobar, Budi Santosa menambahkan, KKPD ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, serta meminimalisir potensi fraud dari transaksi dengan uang cash.
