”Kami terus bergerak dan ingat pendaftaran hanya 3 hari. Tanggal 22 September penetapan, untuk dukungan harus memenuhi 9 kursi di DPRD Kalteng,” tandasnya.
Sementara, Dirintelkam Kombes Pol Febriyanto menyatakan, potensi gangguan Kamtibmas dalam Pilkada lebih tinggi dibandingkan proses pemilihan Presiden. Lantaran para calon berada di wilayah, dengan presiden berada diluar wilayah Kalteng.
”Potensi gangguan kamtibmas lebih tinggi dibandingkan pemilu, langaran setiap calon memiliki tim sukses masing-masing. Nah untuk itu dilakukan seminar guna menyatukan menyamakan persepsi bahwa pilkada harus berjalan damai dan kondusif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setiap wilayah memiliki potensi kerawanan berbeda, namun dengan komitmen seluruh stakeholder bisa diantisipasi gangguan dan bisa diredam sehingga tidak jadi gangguan nyata. Masyarakat berbeda pendapat boleh tetapi melakukan cara yang tidak baik.
Febriyanto mengajak bersama-sama sukseskan Pilkada. Gangguan sekecil apapun harus diantisipasi. Wujudkan Pilkada yang baik dan benar, sukses di Kalteng. Polri tugas pemeliharaan Kamtibmas.
“Kita saling mendukung. Polri juga melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Jangan sampai terjadi bentrokan, sebab jika terganggu Kamtibmas maka terganggunya ekonomi di Kalteng,” ajaknya. (daq/fm)
