SAMPIT, radarsampit.com – Tenaga kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ikut bersatu menolak Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Aksi itu dilakukan dengan memasang simbol pita hitam di lengan kiri. Meski ada aksi penolakan, pelayanan tetap menjadi prioritas.
”Walaupun kami melakukan aksi penolakan terhadap RUU Kesehatan, tetapi kami tetap bekerja menjalankan tugas seperti biasa melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Bidan Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Baamang I, Nurita di Sampit, Senin (8/5).
Di Puskesmas Baamang I, semua bidan mengenakan pita hitam di lengan kiri. Namun, aksi simbol penolakan terhadap RUU Kesehatan itu tidak mengganggu rutinitas mereka melayani pasien.
Menurut Nurita, mengenakan pita hitam tersebut merupakan aksi solidaritas yang digerakkan organisasi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kotim. Sama seperti tenaga kesehatan lainnya, mereka juga berharap aspirasi tenaga kesehatan, termasuk para bidan bisa diakomodir dalam pembahasan RUU Kesehatan.
Para bidan berharap tetap melayani seperti biasa dengan tetap melakukan standar layanan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Mereka ingin sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang sudah ditetapkan.
”Kami mendukung perjuangan di Jakarta. Mudah-mudahan teman-teman bisa memperjuangkan apa yang kami inginkan bersama agar tetap pelayanan berjalan baik dan ada keseimbangan antara pasien, bidan, maupun semua masyarakat yang terbaik,” ujar Nurita.
Sementara itu, seruan aksi damai penolakan RUU Kesehatan dengan simbol memasang pita hitam di lengan kiri kompak disampaikan organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kotim.
Selain di Puskesmas Baamang I, sebagian pegawai di RSUD dr Murjani Sampit juga mengenakan pita hitam. Meski begitu, mereka tetap menjalankan tugas seperti biasa melayani masyarakat.
Dilansir dari siaran pers Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) di Jakarta, aksi unjuk rasa akan digelar pada Senin (8/5) dengan melibatkan lima organisasi profesi.
