“Kalau naik seribu dua ribu wajar saja. Kalau naiknya sudah Rp 7 ribu per liter dan kalau dua liter kenaikkannya Rp 14 ribu. Ini sangat keterlaluan. Pemerintah harus turunkan lagi harga minyak goreng,” bebernya.
Kalau seperti ini terus, masyarakat juga dibuat susah. Apalagi sekarang serba dibatasi dan ekonomi belum pulih. “Jadi terus terang saya ibu rumah tangga merasa keberatan,” bebernya.
Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Kobar Bambang Suherman mengatakan, untuk harga minyak goreng yang melambung ini memang dikeluhkan masyarakat. Kenaikan seribu atau dua ribu per liter saja dinilai cukup besar, apalagi ini di Pangkalan Bun ada yang naik sampai Rp 7 ribu per liter. “Dengan kenaikan minyak goreng ini, Pemkab Kobar harus bertindak, segera diadakan pasar murah (operasi pasar) baik melalui Dinas Perindagkop dan UKM maupun dari GAPKI. Hal ini bakal membantu masyarakat menengah ke bawah,” kata Bambang Suherman.
Sebenarnya, untuk kenaikan harga minyak goreng ini merupakan masalah nasional. Artinya kasus seperti ini bukan terjadi di Kobar saja, namun pemerintah daerah harus bersikap untuk membantu masyarakatnya, apalagi saat ini ekonomi belum pulih 100 persen akibat pandemi. “Namun Pemerintah Daerah jangan tinggal diam untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian juga masyarakat untuk mengurangi penggunaan minyak goreng sementara waktu di saat harga minyak goreng naik drastis,” pungkasnya. (rin/sla)
