SAMPIT, radarsampit.com – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna.
Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) ratusan miliar yang mengendap di kas daerah tak menjadi perhatian khusus DPRD, sehingga laporan realisasi APBD 2024 ini bisa diterima seluruh fraksi di lembaga tersebut
”Dengan disetujuinya ranperda ini, maka akan segera ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya, yakni diajukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk evaluasi,” kata Ketua DPRD Kotim Rimbun saat memimpin rapat paripurna penutupan pembahasan, Jumat (13/6).
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M Abadi mengatakan, pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif telah berlangsung sejak 11-12 Juni 2025.
Fraksinya menilai masih terdapat persoalan pada serapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
”Kami mengiimbau agar SKPD dalam menyusun dan mengajukan program kerja ke depan dapat lebih mengedepankan efisiensi anggaran, agar pelaksanaan program lebih tepat guna,” ujar Abadi.
Meski demikian, Fraksi PKB tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Kotim.
Di antaranya keberhasilan meraih nilai tertinggi Indeks Reformasi Hukum (IRH) se-Kalteng, predikat “B” (Indeks 67,03) atas akuntabilitas kinerja, predikat “BB” (Indeks 78,76) atas reformasi birokrasi dari Kemenpan-RB, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali dari BPK RI Kalteng atas laporan keuangan pemerintah daerah.
”Melalui serangkaian pembahasan yang telah dilakukan, dengan ini kami dari Fraksi PKB menyatakan setuju terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kotim tahun anggaran 2024,” katanya.
Dalam LKPj Bupati Kotim tertuang target pendapatan APBD 2024 sebesar Rp2,43 triliun terealisasi Rp2,34 triliun atau 96,28 persen. Belanja daerah ditargetkan Rp2,55 triliun dengan realisasi Rp2,31 triliun atau 90,48 persen.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan mencapai Rp234,10 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp14,28 miliar, sehingga pembiayaan neto tercatat Rp219,82 miliar dan SILPA sebesar Rp247,73 miliar. (ang/ign)
