Darmawan mengatakan, selama ini pemerintah dan PLN sebagai pelaksana mandat ketenagalistrikan dari pemerintah tidak pernah melakukan pembicaraan ataupun diskusi mengenai perubahan daya listrik masyarakat.
Dia menegaskan, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) antara Badan Anggaran DPR dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada Senin (12/9), tidak ada pembahasan formal apapun atau agenda tentang pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. ‘’Pemerintah tidak pernah melakukan pembicaraan ataupun diskusi mengenai perubahan daya listrik masyarakat,’’ tegas Darmawan.
Terpisah, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Jawa Timur Fintje Lumembang mengatakan, penambahan kapasitas listrik terjadi secara alamiah dengan gaya hidup yang bergeser. Menurutnya, masyarakat kini lebih sadar bahwa transformasi energi perlu dilakukan.
”Kami sudah mengakomodir gaya hidup elektrik untuk melalui program-program kami. Dan hasilnya cukup memuaskan,’’ ungkapnya saat acara penutupan hari pelanggan PLN Jatim di Surabaya kemarin (18/9).
Hal tersebut terbukti dari program insentif bagi pengguna kompor listrik. Diskon penambahan daya yang diberikan untuk pembeli kompor listrik rupanya mendapatkan respons yang cukup baik. Di wilayah Jatim, pihaknya mencatatkan 25,7 ribu pelanggan yang sudah memanfaatkan insentif tersebut hingga September.
Tahun ini, pihaknya juga sudah menyediakan 50.400 kompor listrik gratis sebagai bagian konversi kompor LPG di Jatim. ’’Tahun depan, kami menyediakan sekitar 5 juta kompor listrik untuk seluruh Indonesia,’’ paparnya.
Dia yakin bahwa nantinya bakal banyak perpindahan peralatan dari energi lain menjadi listrik. Salah satunya, kendaraan. Dia mengatakan instruksi presiden yang baru dikeluarkan pasti akan mempercepat adopsi sepeda motor dan mobil dengan teknologi baterai.
”Saat ini, pelanggan yang telah memanfaatkan promo home charging services untuk mobil listrik mencapai 38 pelanggan,’’ sebutnya. (dee/bil/jpg)
