Dia juga menanggapi tudingan yang menyatakan DPRD seolah pasif dalam persoalan tersebut. Dia menilai hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta.
”Seperti beberapa waktu lalu saya ada membaca di media sosial, ada pengamat yang menyatakan DPRD pasif dalam statemen rencana pencabutan izin tersebut. Di sana dinarasikan seolah-olah DPRD tidak memberi dukungan,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut muncul karena pemberian izin yang karut-marut. Eksekutif dinilai tak pernah terbuka ke publik dalam penerbitan izin perkebunan.
”Apakah ketika pihak eksekutif mengeluarkan izin itu ada meminta saran dan pendapat dari DPRD? Sehingga ketika mau mencabut harus meminta dukungan politis dari DPRD? Artinya, jangan ketika enaknya diam-diam saja, tapi ketika banyaknya desakan masyarakat mencabut, lalu menyalahkan kurangnya dukungan dari legislatif,” katanya. (ang/ign)
