SAMPIT, radarsampit.com – Usaha kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah saat ini tengah jadi bidikan aparat penegak hukum.
Sejumlah pengguna jasa mulai diperiksa di kepolisian untuk menggali dan menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya.
Selain pengguna jasa dan pengusaha sektor pelabuhan, kabarnya sejumlah instansi terkait telah diperiksa sejak beberapa hari lalu.
”Kami sudah diperiksa beberapa jam beberapa hari yang lalu. Banyak yang mereka tanyakan. Soal tongkang, tugboat hingga kegiatan pelabuhan,” kata salah satu sumber yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (10/6).
Mengenai hal yang menjadi permasalahan, sumber ini mengaku tidak begitu paham. Namun, dari informasi yang disampaikan, bersamaan dengannya saat itu juga turut diperiksa sejumlah pengusaha pelabuhan, instansi pemerintah di sektor perhubungan sungai, hingga instansi vertikal.
Sumber lainnya juga menyebut, aparat tidak hanya memeriksa sejumlah saksi saja, namun ada sejumlah ruang kantor instansi vertikal yang digeledah petugas. Penyidik sudah mengangkut sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan persoalan yang tengah mereka telusuri selama ini.
Pemeriksaan juga tidak hanya dilakukan dengan meminjam tempat kantor APH di Kotim, namun sejumlah orang sudah bolak-balik dipanggil penyidik untuk diperiksa di Palangka Raya.
Sementara itu, sumber lainnya menyebutkan perkara ini merupakan salah satu atensi dari kepolisian, bahkan hingga ke Mabes Polri di Jakarta.
Sebelumnya, DPRD Kotim juga mengkritik usaha kepelabuhanan di Kotim. Salah satunya keberadaan kapal pandu untuk mengawal sejumlah kapal masuk dalam perairan di Kota Sampit. Keluhan itu disampaikan sejumlah pengusaha lantaran pihak penyedia tidak konsisten menyediakan.
”Makanya saya katakan di sektor perairan kita itu tidak aman. Makanya kami tegaskan, pernah ada persoalan mengenai kapal pandu juga dan masalah kepelabuhanan lainnya. Tolong dibenahi,” kata Dadang H Syamsu, anggota Fraksi PAN DPRD Kotim. (ang/ign)
