KUALA KAPUAS – Penolakan terhadap kebijakan penaikan tarif PDAM Kapuas terus mengalir deras. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Kapuas ingin membuktikan penolakan warga itu melalui petisi dengan membuat dua spanduk berbeda di Sekretariat HMI di Jalan Barito serta membuat petisi penolakan.
Masyarakat menyambut langkah itu dengan ramai-ramai memberikan tanda tangan di spanduk petisi Menolak Kenaikan Tarif PDAM. Sementara untuk spanduk yang mendukung kenaikan tarif itu, masih kosong dari tanda tangan warga.
Seorang warga yang meminta namanya tak disebutkan berharap petisi itu dapat didengar langsung pemerintah, terutama Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat agar tidak menaikkan tarif PDAM. Pasalnya, kebijakan PPKM masih diterapkan dan masyarakat golongan menengah ke bawah kesulitan mencari penghasilan karena mobilitas yang dibatasi.
”Semoga saja ini bisa didengar pemerintah, karena sulit mencari uang saat ini. Apalagi PPKM masih diterapkan. Harapan kami, semoga bisa didengar pemerintah dan wakil kami di DPRD Kapuas,” katanya, Senin (30/8).
Ketua HMI Cabang Kapuas Ariyadi mengatakan, dua spanduk di depan Sekretariat HMI Cabang Kapuas tersebut untuk memberikan hak kepada masyarakat menyalurkan aspirasinya terkait kenaikan tarif PDAM Kapuas.
”Tanda tangan petisi menolak kenaikan tarif PDAM sudah banyak, sedangkan setuju adanya kenaikan masih kosong. Ada juga beberapa organisasi memberikan tanda tangan petisi menolak kenaikan tarif, seperti pemuda Muhammadiyah, GMNI Kapuas, PC IMM Kapuas, dan Hima Prode Hukum,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mengirim surat ke DPRD Kapuas untuk melakukan audensi terkait hal tersebut. ”Tadi siang kami mengantar surat audensi ke DPRD Kapuas terkait ini,” tandasnya. (der/ign)
