SAMPIT, radarsampit.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjadikan hasil kegiatan musyawarah rencana pembangunan di setiap desa dan kelurahan, menjadi salah satu patokan rencana pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam APBD. Selama ini musrenbang dinilai hanya menjadi ritual tahunan.
”Saya sudah tekankan kepada tim anggaran dan lainnya, bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan dan menindaklanjuti hasil musrenbang di setiap desa atau kecamatan. Paling tidak dari lima usulan, satu yang dikabulkan,” kata Halikinnor, kemarin (12/8).
Halikinnor berjanji pola pembangunan berikutnya tidak akan seperti sebelumnya. Dia memilih pembangunan yang lebih aspiratif dan sesuai keperluan masyarakat.
”Karena pembangunan yang aspiratif ini dampaknya akan terasa. Misalnya, masyarakat minta peningkatan jalan kelompok tani dan itu dari kacamata pemerintah memang tepat, ya harus diakomodir,” katanya.
Halikinnor mengaku prihatin beberapa tahun terakhir ini masyarakat sudah apatis terhadap pelaksanan musrenbang. Tidak sedikit masyarakat menilai itu hanya sebatas seremonial tahunan yang hanya dilakukan untuk melaksanakan tahap perencanaan penganggaran. Namun, dalam praktiknya justru hasilnya kerap diabaikan.
”Maka dari itulah mulai anggaran tahun depan saya tegaskan musrenbang harus jadi acuan. Paling tidak setiap desa ada merasakan pembangunan dari APBD Kotim,” tegas Halikinnor.
Halikinnor mengakui kekurangan anggaran memang jadi kendala dalam pelaksanaannya. Namun, tidak serta merta alasan itu mengabaikan aspirasi arus bawah.
”Karena ada warga datang ke saya, lapor bahwa usulan mereka sudah belasan tahun di musrenbang, tapi tidak pernah diperhatikan dan diakomodir dalam program APBD. Nah, dari hal inilah saya mencari formulasinya supaya musrenbang itu tidak hanya sebatas kegiatan tanpa makna,” ujarnya.
Selain itu, Halikinnor juga akan terus memperjuangkan peluang anggaran dari pemerintah pusat. Salah satunya yang sudah hampir mendapatkan kepastian adalah pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLH).
