Selain itu, tambahnya, tidak adanya perbaharuan terhadap pangkalan data kepegawaian yang dimiliki BKPSDM membuktikan kebijakan yang diambil ternyata tidak berdasar. ”Artinya, mereka orang teknis saja tidak tahu data riilnya, tapi dengan mudah memutuskan dan merumahkan tenaga kontrak yang bertugas di pelosok. Ini yang sangat kami sesalkan,” tandasnya. (ang/ign)
Warga Jadi Korban Keteledoran Kisruh Tenaga Kontrak, Sebut Bupati Kotim Seolah Dijebak
