105 Juta Data Pemilih Bocor, KPU Sebut Tampilan Data Bukan Versi Mereka

ilustrasi data bocor
Ilustrasi

JAKARTA, RadarSampit.com – Kasus dugaan kebocoran data masyarakat kembali terjadi. Kali ini, kebocoran diduga datang dari data yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 105 juta data pemilih.

Informasi kebocoran itu terungkap setelah data ditawarkan pada situs breached.to. Data tersebut dibandrol seharga USD 5.000 atau sekitar Rp 74 miliar. Pada sampelnya, Bjorka selaku akun penjual mencantumkan sampel data secara lengkap.

KPU RI langsung merespon cepat. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya sudah melakukan analisa. Kesimpulannya, data bukan dari KPU. ”Ini bukan data dari KPU. Itu bukan data milik KPU. Dan data KPU tetap aman,” ujarnya dikonfirmasi kemarin (7/9).

Kesimpulan itu, lanjut Idham, didasarkan pada tiga aspek. Pertama, header dari tampilan data tidak sama seperti yang biasan ditampilkan KPU. ”Headernya itu kan cms jenis_kelamin_Nomor KK, NIK disabilitas. Ini bukan header yang biasanya kami tampilkan dalam format data KPU,” ujarnya

Dasar kedua, lanjut Idham, pihaknya juga tidak pernah menampilkan kolom usia. ”Berkaitan kolom usia, belum pernah ada di data sidalih (sistem informasi data pemilih, Red) manapun termasuk yang terdahulu,” imbuhnya.

Baca Juga :  Bupati Harap Bisa Duduk Bareng dengan Menteri Nadiem Bahas Sengkarut PPDB

Ketidaksamaan yang ketiga juga terlihat dari ID wilayah. Baik ID provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, itu bukan seperti yang KPU tampilkan. Keyakinan KPU, juga diperkuat dengan pendapat pihak lain.

Pekan ini, Idham menyebut KPU baru saja rapat dengam tim gugus tugas keamanan siber yang melibatkan banyak lembaga. Termasuk koordinasi dengan pengembang. Dalam kesempatan itu, tidak ada laporan atas indikasi kebocoran data.

”Sampai saat ini tidak ada laporan apapun dari gugus tugas keamanan siber,” tegasnya. Meski demikian, Idham menyebut kasus dugaan kebocoran menjadi atensi pihaknya untuk memperketat keamanan.

Sementara itu, Chairman Lembaga Keamanan Siber CISSRec Pratama Persadha mengatakan, perlu ada penelusuran dari institusi terkait atas bocornya data pemilih. Sebab, yang memiliki keterkaitan dengan data tersebut bukan hanya KPU.



Pos terkait