SAMPIT, RadarSampit.com – Pelaksanaan hingga hasil evaluasi/seleksi tenaga kontrak (tekon) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) terus menimbulkan polemik. Belakangan muncul dugaan adanya gratifikasi dalam pelaksanaan evaluasi yang digelar pada 23 Juni lalu.
Secara terang-terangan dugaan tersebut diutarakan langsung oleh kuasa hukum dari para tekon yang tidak lulus evaluasi/seleksi, Nurahman Ramadani. Dirinya mengaku sudah mendengar beberapa informasi terkait dugaan gratifikasi tersebut.
“Saya mendengar beberapa informasi, ternyata ada gratifikasi di dalam evaluasi ini,” ujarnya, ketika mendampingi sejumlah tekon saat mendatangi Setda Kotim, belum lama tadi.
Namun, Nurahman tidak menjelaskan lebih jauh terkait dugaan gratifikasi yang ia maksud. Pihaknya pun akan terus menulusuri dan mengumpulkan bukti-bukit terkait hal tersebut.
“Nanti akan saya laporkan langsung ke instansi yang berwenang, karena ini masih berupa laporan-laporan dari teman-teman. Insha Allah hal ini akan kami telusuri. Tapi nanti bukti-buktinya akan saya sampaikan,” ujarnya.
Sejak mendampingi para eks tekon menyuarakan tuntutan mereka, Nurahman merasa dikecewakan. Menurutnya, saat pertemuan pertama dengan Pemkab Kotim beberapa waktu lalu, pihaknya hanya bertemu Asisten I dan Asisten III Setda Kotim. Begitu pun dengan pertemuan kedua pada Senin (11/7) lalu, yang hanya diwakili Asisten I, Asisten II, Asisten III Setda Kotim dan beberapa pejabat Pemkab Kotim lainnya, bukan Bupati Kotim Halikinnor, seperti yang mereka inginkan.
“Saya kecewa, ternyata pada pertemuan kedua pun masih juga orang yang tidak memiliki kewenangan atau kebijakan untuk memutuskan apa yang menjadi tuntutan kami, yang hadir menemui kami,” ucap Nurahman.
Ia menegaskan, para eks tekon sebenarnya berharap pada pertemuan pertama Bupati Kotim langsung yang hadir menemui mereka. Sebab menurut mereka kebijakan maupun kewenangan ada orang nomor satu di Kotim tersebut.
“Tapi beliau lebih memilih untuk bertemu dengan sapi kurban, daripada menemui korban-korban tekon akibat kebijakan beliau sendiri. Itu mengecewakan, pengabdian mereka selama ini tidak dianggap apa-apa,” ungkap Nurahman.
Ia kembali menegaskan, tenaga kontrak yang dinyatakan tidak lulus evaluasi pada 23 Juni lalu tetap pada tuntutan mereka, yakni ingin agar mereka diangkat kembali sebagai tekon di lingkup Pemkab Kotim dan menegaskan menolak diadakannya evaluasi ulang.
“Saya tegaskan kalau sampai tuntutan kami tidak dipenuhi, maka jangan salahkan saya melakukan upaya hukum, yang nantinya akan menjerat banyak orang,” ancamnya.
Sementara itu, Nurahman tak ingin membahas panjang lebar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Asisten II Setda Kotim pada pertemuan di ruang press con Setda Kotim.
“Saya tidak ingin berpanjang-panjang dengan apa yang disampaikan, tapi saya sudah melihat celah-celah hukum itu,” tambahnya.
Sementara itu, Pemkab Kotim menyampaikan empat poin yang menjadi jawaban atas tuntutan eks tekon. Poin-poin tersebut disampaikan oleh Asisten I Setda Kotim Diana Setiawan dihadapan para eks tekon saat melakukan demo di depan Kantor Bupati Kotim, Senin (11/7) lalu.
Jawaban pertama, akan dilaksanakan evaluasi lanjutan untuk memenuhi kebutuhan tekon melalui seleksi. Kedua, yang mengikuti evaluasi/seleksi lanjutan adalah mereka yang dinyatakan tidak lulus evaluasi sebelumnya. Ketiga, evaluasi akan dilaksanakan pada satu atau dua minggu kedepan.
Keempat, terkait informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut akan akan disampaikan melalui perangkat daerah masing-masing tempat dimana eks tekon bertugas sebelumnya.
