Agendakan Kunjungan Kerja ke DPR RI, Hal Ini Bakal Disampaikan Bupati Kotim

Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merencanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)
SAMBUTAN: Bupati Kotim Halikinnor hadir pada agenda Kemah Besar Pramuka di Ujung Pandaran, akhir pekan lalu. (YUNI/RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merencanakan  kunjungan kerja (Kunker) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Kunker tersebut  untuk koordinasi sekaligus menyampaikan usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kotim yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Rencana kunjungan kerja ke DPR RI ini telah disampaikan Halikinnor sejak pertengahan Maret lalu. Pada awal Maret, Bupati Kotim Halikinnor telah bertemu langsung dengan Anggota DPR RI dapil Kalteng Iwan Kurniawan dan beberapa kali melakukan komunikasi via zoom dengan Willy M Yoseph yang merupakan Anggota Komisi VII membidangi energi, riset, dan teknologi. Dari pertemuan dan komunikasi itu, Halikinnor berharap para anggota DPR RI  bisa memfasilitasi pihaknya untuk bisa bertemu dengan para menteri.

Bacaan Lainnya
Pasang Iklan

“Kita akan melakukan pendekatan untuk pembangunan di Kotim agar APBN bisa masuk ke wilayah ini, salah satunya memperjuangkan jaringan listrik agar bisa masuk ke seluruh desa yang belum teraliri listrik di Kotim,” tuturnya.

Baca Juga :  Warga Tuntut Plasma Perkebunan, Bupati Kotim: Perusahaan Jangan Beralasan Tak Miliki Lahan

Menurut Halikinnor, pertemuan secara langsung dengan anggota dewan  harus dilakukan, agar anggota DPR RI  dapil Kalteng bisa memperhatikan kabupaten ini.

Halikinnor menyampaikan, pembangunan daerah tidak akan bisa meningkat jika hanya mengandalkan APBD. Perlu kepiawaian pemerintah daerah untuk melobi pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar mengucurkan program pembangunan yang bisa dilaksanakan di Kotim.

“Komunikasi langsung sangat penting untuk percepatan program pembangunan,” tambahnya.

Memperjuangkan usulan untuk kabupaten kata Halikinnor tidak bisa dengan cara yang biasa atau hanya menunggu, tetapi harus berusaha keras dengan berbagai upaya agar lebih dilihat, didengar dan diprioritaskan.

Menurutnya, pembangunan di daerah tidak hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten dan provinsi, tapi  juga APBN.

Halikinnor gencar melakukan berbagai pendekatan dengan anggota DPRD Provinsi, DPR RI, hingga berdialog dengan Kementerian  seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu.



Pos terkait