Anies Baswedan dan Pramono Anung Bersaing Ketat Rebut Tiket PDIP

PDIP
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) berfoto dengan enam pasang bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur usai memberikan surat keputusan (SK) partai di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (26/8/2024). PDIP mengumumkan 60 calon kepala daerah yang terdiri dari enam bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, 38 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta 16 bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota untuk ikut serta dalam Pilkada serentak 2024.FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

”Kita menjaring aspirasi yang disampaikan dari bawah,” kata Djarot.

Selain Pramono, ada pula nama kader PDIP lain yang muncul dari internal. Yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ronny Talapessy hingga Prasetyo Edi.

Bacaan Lainnya

Djarot menegaskan, keputusan akhir terkait siapa cagub di Jakarta dari PDIP ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Kita berikan sepenuhnya kepada ibu Ketua Umum,” imbuhnya.

Di sisi lain, Jawa Pos mencoba mengonfirmasi Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan perihal dinamika pencalonan pilkada Jakarta. Namun, hingga tadi malam, dua jubir Anies, Angga Putra Fidrian dan Sahrin Hamid belum mau memberikan komentar ketika ditanya mengenai komunikasi terakhir Anies dengan PDIP.

Sementara itu, politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, KIM menghormati apapun sikap politik PDIP. Termasuk jika PDIP kelak memilih Anies Badwesan dalam Pilkada Jakarta.

Baca Juga :  Potensi Duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep dalam Pilgub Jakarta: Harapan dan Tantangan

Selama memenuhi syarat yang diatur Undang-undang, maka tidak bisa ditolak. “Tidak ada siapapun yang menghambat orang punya hak konstitusi untuk mengambil keputusan apapun ya,” ujarnya di DPR.

KIM, lanjut dia, tidak akan mengubah pilihan politik di Jakarta. Yakni tetap mengusung pasangan calon Ridwan Kamil – Suswono. Paslon tersebut, diyakini Doli telah siap untuk menghadapi situasi apapun. “Kami bismilah jalan terus, kapal sudah berlayar,” jelasnya.

Kemudian untuk Banten, Doli juga mengatakan situasi untuk Airin tidak mudah. Sehingga pada akhirnya harus pisah jalan dengan Golkar yang memutuskan mendukung Andra Soni dan merelakan Airin diusung PDIP. “Nah jadi tentu ini sebetulnya situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Golkar,” ujarnya.

Pilihan Golkar, lanjut doli, didasarkan pada kepentingan yang lebih besar, yakni kesepakatan bersama KIM. Secara pribadi, dia menghargai pilihan pribadi Airin yang memilih untuk menyeberang. “Tentu kita ya memberikan selamat, memberikan keleluasaan itu hak pribadinya Ibu Airin,” jelasnya.

Karena itu pula, Doli berharap DPP Golkar tidak menjatuhkan sanksi. Dia beralasan, pilihan Airin masih bisa dipahami. “Saya menyarankan untuk tidak diberi sanksi kepada bu airin,” tegasnya.



Pos terkait