Berbagai potensi kerawanan dapat terjadi pada setiap tahapan pemilu, berupa pelanggaran tindak pidana pemilu, termasuk tindak pidana umum. Hal tersebut harus dikelola dan ditangani secara prediktif, profesional, transparan, dan akuntabel.
”Mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab kita bersama, yakni TNI dan Polri, serta stakeholder lainnya,” katanya.
Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, pihaknya selalu siap bersinergi dengan Polri dalam pengawasan pemilu. ”Bawaslu Kalteng siap berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergisitas dalam pengawasan pemilu di Bumi Tambun Bungai demi terciptanya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan kondusif,” tegasnya.
Melalui latihan itu, Satriadi berharap personel yang terlibat pengamanan dapat mengerti apa yang menjadi tugasnya dan mampu berkoordinasi antarfungsi dan satuan kerja, serta memahami cara bertindak saat menerima informasi ataupun arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan.
Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, dalam pelaksanaan peragaan Sispamkota, Kapolda Kalteng bangga pada para pejuang tangguh Polri atas pelaksanaan kegiatan yang berjalan dengan baik.
”Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menambah kemampuan dan kesiapan personel menghadapi Pemilu 2024. Sehingga pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan sampai pelantikan dapat berjalan dengan aman dan lancar,” katanya.
Sementara itu, di Kabupaten Katingan, Satpol PP dan Damkar Katingan bakal melakukan pengawasan penuh terhadap alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu. Peserta pemilu diminta dapat mematuhi ketentuan soal kampanye dan tidak memasang APK di luar jadwal dan ketentuan.
”Aturan ini termasuk mereka yang sudah melebihi batas waktu pemasangan di reklame yang ada di jalan protokol. Kawasan yang berada di sarana publik juga bisa dilakukan pemasangan, namun tidak boleh sembarangan, seperti mengandung unsur sara dan unsur negatif,” kata Sekretaris Satpol PP dan Damkar Katingan Budiman L Gaol. (daq/sos/ign)
