Akhmad Husain menjelaskan, tertundanya serapan anggaran di Kalteng ini, terkendala teknis pembayaran melalui penerapan E-Katalog versi 6. Serta adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan penundaan kegiatan konstruksi dan fisik.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota agar menyelaraskan program dengan Asta Cita Presiden dan Visi Kalteng Berkah–Kalteng Maju, terutama melalui program Prioritas Huma Betang.
“Efisiensi perlu dijawab dengan inovasi. Mari kita dorong realisasi anggaran agar tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tentu saja tepat aturan. Maka itu kami mendorong percepatan penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2025 agar pembangunan daerah berjalan optimal meskipun dalam tekanan efisiensi anggaran nasional,” pungkasnya, saat memimpin Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Se Kalteng di kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/7).(daq/gus)
