JAKARTA, RadarSampit.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) telah menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap pertama ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Selasa (6/9). Itu menjadi sinyal bahwa bantuan sosial Rp 600 ribu sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) segera cair.
Jumlah data yang diserahkan BPJAMSOSTEK tercatat sebanyak 5.099.915. Artinya, masih 30 persen dari jumlah penerima eligible sekitar 14,6 juta, sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. ’’Tadi baru saja menandatangani berita acara penyerahan data tahap 1. Kami berupaya agar data yang sudah disampaikan segera disalurkan,’’ terangnya dalam temu media di kantor Kemenaker kemarin.
Data yang telah diterima harus dilakukan skrining ulang untuk dipadankan dengan data ASN, TNI, Polri, serta penerima program kartu prakerja dan PKH. Targetnya, data selesai hari ini. Selanjutnya, Kementerian Keuangan bakal langsung menyampaikan dana BSU ke bank penyalur seperti BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BSI.
Kemudian, dari Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) itu langsung disampaikan kepada pemegang rekening. ’’Tidak mampir ke Kemenaker. Jadi, langsung ditransfer. Mudahmudahan hari Jumat bisa disalurkan ke penerima,’’ ungkapnya.
Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 10/2022, tidak semua pekerja bisa menerima BSU. Hanya mereka yang merupakan WNI dengan kepemilikan NIK, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) hingga Juli 2022, bukan ASN/TNI/Polri, dan memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang bisa mendapatkannya.
Terkait sisa kuota 1,3 juta, Ida mengaku akan mengembalikan dana ke Kemenkeu jika kuota tidak terpenuhi hingga 16 juta. Sebab, penyaluran dilakukan berdasar permenaker yang ada. ’’Kalau data yang eligible itu lebih sedikit setelah ada pemadanan, uangnya kami akan kembalikan ke Kemenkeu,’’ tegasnya.
Selain Bank Himbara, tahun ini PT Pos Indonesia juga diikutsertakan dalam penyaluran BSU. Menurut Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, teknis penyaluran lewat PT Pos tak jauh berbeda dengan yang dilakukan perusahaan pelat merah itu ketika ditugaskan untuk menyalurkan bansos oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Artinya, dana akan diantar ke alamat penerima atau bisa diambil ke kantor pos terdekat.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menuturkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) telah disalurkan di 445 kabupaten/kota. Penyaluran diharapkan bisa lebih cepat karena 18,469 juta KPM (keluarga penerima manfaat) sudah terdata di PT Pos Indonesia. ’’Sekarang kami siapkan juga 1,85 juta data. Sedang kami godok bersama PT Pos karena ini menyangkut penerima di daerah-daerah sulit atau rawan,’’ ucapnya.
Pihaknya pun menyiapkan skenario pengiriman. Misalnya, menyewa helikopter untuk menjangkau daerahdaerah terpencil itu. ’’Karena daerah terpencil seperti pegunungan ini nggak bisa diakses untuk darat,’’ imbuhnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah mengalihkan alokasi dana APBN untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 24,17 triliun. ’’Seperti arahan Pak Presiden, kami mengalihkan sebagian subsidi dan kompensasi itu yang sudah jelas tidak tepat sasaran. Kami ingin berkeadilan, makanya diambil keputusan untuk mengalihkan alokasi,’’ tuturnya.
Kebijakan tersebut disalurkan melalui sejumlah program. Di antaranya, BLT dan BSU untuk pekerja berpenghasilan kurang dari Rp 3,5 juta.
