RadarSampit.com – Persoalan distribusi penyaluran bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar dan gas elpiji 3 kilogram yang disubsidi pemerintah ternyata banyak tidak tepat sasaran. Barang yang seharusnya untuk masyarakat miskin, juga ikut dinikmati masyarakat berduit lebih.
RadarSampit.com – HENY, Sampit
Anggota Komisi I DPRD Kotim Rimbun mengatakan, penyaluran distribusi BBM solar dan gas elpiji semakin tak jelas. Pemerintah sudah jelas mengatur kegunaan barang bersubsidi untuk masyarakat yang tidak mampu. Namun, banyak pengusaha dan masyarakat mampu yang ikut menikmatinya.
”Pendistribusian BBM dan elpiji 3 kg tidak jelas penyalurannya dan harganya juga tidak jelas. Harga di pasaran sudah lebih dari 30 ribu per tabung. Harga ini melebihi HET yang ditetapkan pemerintah Rp 20 ribu – Rp 22 ribu per tabung,” kata Rimbun saat menghadiri pertemuan sinergitas BPH Migas dengan Anggota DPR RI, Jumat (17/6) lalu.
Sebagai informasi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merupakan badan yang dibentuk di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
Dia tak sepakat apabila pengawasannya diserahkan atau bekerja sama dengan aparat polisi dan TNI. Menurut fakta di lapangan, oknum aparat diduga kuat ikut terlibat membantu para oknum yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan BBM maupun gas elpiji bersubsidi.
”Mohon izin. Mohon maaf saya kurang percaya apabila pengawasan diserahkan ke pihak berwajib. Karena, hampir semua tempat pendistribusian BBM dan pangkalan elpiji semua ada pihak berwajib, tetapi sampai saat ini tidak ada satu pun pemain (mafia BBM dan elpiji subsidi, Red) ini dihadapkan di meja hijau. Bahkan, laporan ke BPH Migas atau ke pemerintah pusat mungkin tidak ada. Syukur alhamdulillah ada nomor call center untuk melapor, kami akan berupaya melapor. Tetapi, apabila tidak ditindaklanjuti, kami akan sampaikan ke Tuhan Yang Maha Kuasa saja,” ucap Rimbun.
Penderitaan masyarakat, lanjutnya, terutama yang tinggal di pelosok kerap terdengar sampai ke wakil rakyat. Kehadiran Pertashop tak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan akan solar dan pertalite.
”Ada Pertashop, tetapi hanya menjual Pertamax dan Dexlite. Bagaimana dengan penderitaan masyarakat di pedalaman desa? Kami mohon agar segala sesuatunya dalam hal kebijakan tidak hanya mengambil sampel dari kota saja, tetapi perhatikan juga masyarakat di pelosok desa,” ujarnya.
Dia sepakat apabila persoalan BBM dan elpiji subsidi tidak dapat diselesaikan dan masih tidak tepat sasaran, sebaiknya subsidi dihapuskan atau ditiadakan.
”Saya mohon maaf agak keras bahasanya. Kami sepakat dengan Pak Alexius, lebih baik tidak ada subsidi, karena subsidi yang ada tidak hanya dinikmati masyarakat miskin, tapi yang kaya juga ikut menikmati. Bagaimana nasib masyarakat yang tidak mampu?” ujarnya.
Dia juga sangat menyesalkan sulitnya penindakan. Padahal, jarak antara SPBU dan kantor polisi tak begitu jauh, sehingga harusnya bisa menindak persoalan kelangkaan BBM dan elpiji subsidi di Kota Sampit.
”Hampir setiap hari antrean panjang terjadi mengganggu lalu lintas karena pelangsir. Dan bukan rahasia lagi, fakta di lapangan ada keterlibatan oknum aparat di situ, sehingga persoalan yang terjadi selama bertahun-tahun ini tidak bisa diatasi,” ujarnya.
Kepala Dispora Kotim Wim RK Benung yang turut diundang dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan, pendistribusian BBM dan gas elpiji perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat.
