BUKA-BUKAAN!!! Sebut Ada Oknum Aparat Terlibat, Mafianya Sulit Diseret ke Pengadilan

Kritik Tajam Permasalahan BBM dan Elpiji Subsidi di Kotim

Diskusi permasalahan BBM
DISKUSI: Suasana diskusi saat pertemuan sinergitas BPH Migas dengan Anggota DPR RI, Jumat (17/6) lalu. (HENY/RADAR SAMPIT)

RadarSampit.com – Persoalan distribusi penyaluran bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar dan gas elpiji 3 kilogram yang disubsidi pemerintah ternyata banyak tidak tepat sasaran. Barang yang seharusnya untuk masyarakat miskin, juga ikut dinikmati masyarakat berduit lebih.

RadarSampit.com – HENY, Sampit

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi I DPRD Kotim Rimbun mengatakan, penyaluran distribusi BBM solar dan gas elpiji semakin tak jelas. Pemerintah sudah jelas mengatur kegunaan barang bersubsidi untuk masyarakat yang tidak mampu. Namun, banyak pengusaha dan masyarakat mampu yang ikut menikmatinya.

”Pendistribusian BBM dan elpiji 3 kg tidak jelas penyalurannya dan harganya juga tidak jelas. Harga di pasaran sudah lebih dari 30 ribu per tabung. Harga ini melebihi HET yang ditetapkan pemerintah Rp 20 ribu – Rp 22 ribu per tabung,” kata Rimbun saat menghadiri pertemuan sinergitas BPH Migas dengan Anggota DPR RI, Jumat (17/6) lalu.

Sebagai informasi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merupakan badan yang dibentuk di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

Baca Juga :  GAWAT!!! Tugboat Kecelakaan di Laut Jawa, Evakuasi Terkendala Cuaca Buruk

Dia tak sepakat apabila pengawasannya diserahkan atau bekerja sama dengan aparat polisi dan TNI. Menurut fakta di lapangan, oknum aparat diduga kuat ikut terlibat membantu para oknum yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan BBM maupun gas elpiji bersubsidi.

”Mohon izin. Mohon maaf saya kurang percaya apabila pengawasan diserahkan ke pihak berwajib. Karena, hampir semua tempat pendistribusian BBM dan pangkalan elpiji semua ada pihak berwajib, tetapi sampai saat ini tidak ada satu pun pemain (mafia BBM dan elpiji subsidi, Red) ini dihadapkan di meja hijau. Bahkan, laporan ke BPH Migas atau ke pemerintah pusat mungkin tidak ada. Syukur alhamdulillah ada nomor call center untuk melapor, kami akan berupaya melapor. Tetapi, apabila tidak ditindaklanjuti, kami akan sampaikan ke Tuhan Yang Maha Kuasa saja,” ucap Rimbun.

Pos terkait